Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi dialog antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan manajemen TikTok-Tokopedia menyusul mencuatnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam pertemuan itu, manajemen memastikan tidak ada kebijakan PHK di lingkungan TikTok maupun Tokopedia Group.
Kepastian tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Tokopedia sekaligus Executive Director TikTok E-Commerce Stephanie Susilo dalam konferensi pers bersama Dasco dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
“Tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan melalui internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group,” kata Stephanie.
Menurut Stephanie, penataan organisasi dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan perusahaan. Dalam proses tersebut, karyawan diberikan kesempatan untuk berpindah ke unit bisnis lain di dalam grup.
Ia mengatakan, sebagian karyawan memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karier di perusahaan lain, sementara sebagian lainnya ditempatkan pada lini bisnis lain di lingkungan TikTok-Tokopedia Group.
Selain itu, Stephanie mengungkapkan perusahaan saat ini masih membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia.
“Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia. Demikian kami sampaikan untuk meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Dasco mengatakan DPR menerima berbagai masukan dari masyarakat terkait kabar PHK di TikTok yang belakangan viral di media sosial. Karena itu, DPR memandang perlu mempertemukan pemerintah dengan pihak perusahaan guna memperoleh penjelasan secara langsung.
“Dalam beberapa hari terakhir kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka,” kata Dasco.
Ia menjelaskan, DPR mengundang perwakilan TikTok dari China, TikTok Indonesia, serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk berdialog dan memberikan penjelasan mengenai isu tersebut.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi langkah DPR yang memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan perusahaan. Menurut dia, klarifikasi secara langsung penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya para pekerja.
Yassierli juga menilai kebijakan internal mobility yang diterapkan TikTok-Tokopedia Group merupakan langkah positif karena memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lingkungan perusahaan.
Di sisi lain, pembukaan lebih dari 100 lowongan kerja dinilai menjadi sinyal bahwa perusahaan masih melakukan pengembangan bisnis di Indonesia sekaligus membuka peluang bagi talenta nasional untuk bergabung.
Menurut Yassierli, langkah tersebut menunjukkan perusahaan tidak hanya mempertahankan tenaga kerjanya, tetapi juga masih melakukan perekrutan sesuai kebutuhan organisasi. (r5/rdn)
