Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan pihaknya telah menyetujui usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Agama (Kemenag) yang salah satunya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer madrasah.
Melalui tambahan anggaran tersebut, guru honorer madrasah negeri maupun swasta diusulkan menerima honor sebesar Rp 1 juta per bulan.
Pernyataan itu disampaikan Wachid saat membuka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Jawa Tengah dalam rangka menyerap aspirasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pesantren serta madrasah.
“Kami di Komisi VIII DPR RI baru saja menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama. Tambahan anggaran tersebut salah satunya akan diarahkan untuk honor guru honorer madrasah sebesar Rp 1 juta per bulan bagi masing-masing guru, baik madrasah negeri maupun swasta,” kata Wachid dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Menurut dia, peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah merupakan aspirasi yang selama ini kerap disampaikan oleh para tenaga pendidik di lingkungan madrasah dan pesantren.
Karena itu, Komisi VIII DPR terus mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap tenaga pendidik keagamaan yang memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain menyoroti kesejahteraan guru, Wachid juga menekankan pentingnya pembenahan data pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama.
Ia menilai sejumlah program bantuan dan penganggaran sering kali tidak berjalan optimal akibat persoalan validitas data.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa persoalannya ada pada data. Ketika datanya tidak valid, banyak program yang akhirnya tidak tersalurkan secara optimal,” ujarnya.
Wachid mengatakan, masih ditemukan sejumlah bantuan pendidikan yang tidak terserap sepenuhnya karena kendala administrasi maupun ketidaksesuaian data penerima manfaat.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu segera diperbaiki agar berbagai program pemerintah dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut juga menyoroti kondisi madrasah dan pesantren yang dinilai masih tertinggal dibandingkan sekolah umum, baik dari sisi dukungan anggaran maupun fasilitas pendidikan.
Ia menilai, kontribusi pesantren dan madrasah dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia sangat besar sehingga sudah seharusnya memperoleh perhatian yang setara.
“Saya sedih ketika madrasah dan pesantren masih sering diposisikan berbeda dibandingkan sekolah umum. Padahal kontribusi pesantren dan madrasah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangat besar,” kata Wachid.
Lebih lanjut, ia menegaskan Komisi VIII DPR akan terus memperjuangkan peningkatan dukungan pemerintah terhadap madrasah dan pesantren, termasuk mendorong pembentukan Direktorat Pesantren yang hingga kini masih menunggu penyelesaian aspek kelembagaan dan organisasi dari pemerintah.
Wachid berharap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan pesantren, madrasah, guru, dan pemangku kepentingan pendidikan keagamaan dalam kunjungan kerja tersebut dapat menjadi bahan pembahasan bersama Kementerian Agama guna memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan di Indonesia. (r5/um)
