SUARAPENA.COM – DPRD Kota Bekasi terima kunjungan kerja (Kungker) DPRD Kabupaten Ngawi terkait program pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi. Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi Dariyanto menerima kunjungan dari Ngawi ini di Ruang Aspirasi DPRD Kota Bekasi, Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/8/2018).
Dariyanto mengungkapkan, salah satu program yang menjadi perhatian para anggota DPRD Kabupaten Ngawi adalah tentang program Kartu Sehat (KS) berbasis NIK. Apalagi program kesehatan gratis ini sudah berjalan cukup baik memfasilitasi masyarakat Kota Bekasi.
“Mereka menanyakan tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita disini, infrastruktur, dan salah satunya tentang KS – NIK ini,” ungkap Dariyanto.
Kendati sudah berjalan, Dariyanto menilai tetap harus ada evaluasi mengenai program layanan KS berbasis NIK. Salah satunya mengenai rawat inap dan rawat jalan, serta peningkatan layanan kesehatan dan infrastrukturnya.
“Kalau dikalkulasikan misalnya pasien berobat ke rumah sakit swasta, atau ke puskesmas dan RSUD. Biaya berobat di swasta mungkin lebih besar, karena memang harus ada biaya untuk dokternya, obatnya,” ujar politisi Golkar ini.
Hal yang sama juga terjadi pada pada bidang pendidikan seperti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. Menurut Dariyanto, belum semua memahami bahwa pendidikan tingkat SMA/SMK di Kota Bekasi saat ini dibawahi langsung oleh pihak Provinsi Jawa Barat.
“Untuk pendidikan juga sama, di sekolah swasta masih harus bayar gurunya, TU (Tata Usaha), sementara di sekolah negeri gurunya sudah digaji oleh pemerintah jadi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah cukup,” sambung Dariyanto.
Dia menilai, pemerintah di daerah lain tidak mudah untuk bisa mengadaptasi atau mencontoh program pendidkan dan kesehatan yang ada di Kota Bekasi. Hal in iberkaitan dengan PAD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau mereka anggarannya belum besar saya rasa tidak bisa,” pungkas Dariyanto. (sng)
