“Mereka mengeluh, kok biayanya lebih besar setelah provinsi mengambil alih SMA dan SMK Negeri Kota Bekasi,” katanya, Sabtu (5/8/2017).
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi ini, tidak efisiennya alih kelola SMA/SMK negeri dapat dilihat melalui jalur PPDB Online tahun ini. Maryadi mengomentari mahalnya biaya punggutan sumbangan Awal Tahun (SAT) di SMA dan SMK Negeri.
Saat mengikuti rapat bersama komite sekolah, kata Maryadi dirinya banyak menerima keluhan orang tua murid soal besaran SAT sebesar Rp2,5 juta per bulan.
“Selain itu mereka pun diwajibkan membayar SPP sebesar Rp300 ribu per bulan,” ungkap Maryadi.
Para orang tua siswa, lanjut Maryadi menyesalkan adanya pelimpahan kewenangan sekolah SMA dan SMK dari Kota Bekasi kepada Provinsi Jawa Barat.
Bukan hanya mengenai keluhan orang tua siswa, Maryadi pun kerap mendengarkan keluhan dari beberapa kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi pasca alih kelola SMA/SMK negeri oleh Pemprov Jabar.
Dia menambahkan, yang paling dirasakan oleh para guru antara lain kesejahteraan yang berkurang setelah diambil alih Pemprov Jawa Barat. Kedua gaji dan tunjangan guru kerap terlambat dan tidak tepat waktu. Selain itu, para guru juga mengeluhkan adanya proses birokrasi yang panjang dan jauh karena adanya BP3 atau UPTD SMA.
“Selain itu mereka para guru mengeluhkan minimnya segi pembinaan bagi para guru,” tambahnya. (sng)
