Suarapena.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak boleh sekadar menjadi proyek pemerintah pusat, tetapi harus tumbuh dari kearifan lokal dan semangat gotong royong masyarakat. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, yang menilai keberhasilan program nasional ini bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam seluruh rantai penyediaannya — mulai dari petani hingga dapur pelayanan gizi di sekolah.
“Pendekatan MBG sebaiknya tidak top-down. Justru harus melibatkan masyarakat lokal, terutama petani dan peternak, dalam menyediakan pasokan bahan baku bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Edy dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).
Menurut legislator Dapil Jawa Tengah III ini, MBG sejatinya mencerminkan nilai luhur bangsa Indonesia yang telah hidup turun-temurun — seperti gotong royong, kepedulian, dan semangat berbagi. Ia menegaskan, agar masyarakat merasa memiliki, maka promosi dan edukasi MBG harus menonjolkan budaya lokal di tiap daerah.
“Program ini akan lebih diterima masyarakat jika dikaitkan dengan budaya yang mereka kenal,” jelasnya.
Sebagai contoh, Edy menyoroti ajaran Samin Surosentiko dari Blora yang menjunjung tinggi kejujuran, kesederhanaan, dan solidaritas sosial. Dalam tradisi masyarakat Sedulur Sikep, setiap tamu selalu dijamu dengan makanan terbaik — simbol penghormatan dan persaudaraan yang kuat.
“Semangat memberi makan kepada orang lain sudah ada jauh sebelum ada program pemerintah. Jadi MBG ini bukan hal baru, tapi kelanjutan dari budaya kita sendiri,” tambah Edy.
Edy menilai, Kabupaten Blora memiliki potensi besar menjadi model pelaksanaan MBG berbasis masyarakat. Daerah ini memiliki banyak komunitas petani dan peternak, termasuk kelompok Sedulur Sikep yang mengelola berbagai komoditas seperti padi, sapi, lele, melon, dan sayuran.
Jika seluruh kebutuhan dapur-dapur SPPG disuplai oleh masyarakat lokal, menurutnya, efek ekonominya akan luar biasa.
“Dari 73 dapur SPPG di Blora, potensi perputaran uang bisa mencapai Rp525 miliar per tahun. Kalau bahan bakunya dipasok dari petani dan peternak lokal, manfaatnya akan langsung dirasakan rakyat,” paparnya.
Namun Edy juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar dan berkelanjutan. Ia menekankan perlunya pemetaan potensi pertanian dan peternakan agar produksi lokal mampu memenuhi kebutuhan program tanpa memicu inflasi.
“Kalau kebutuhan MBG meningkat tanpa perencanaan matang, bisa menimbulkan gejolak harga. Tapi jika dikelola baik, justru akan menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegas politisi PDIP itu.
Lebih jauh, Edy menilai bahwa MBG bukan hanya program Presiden, tetapi gerakan kebangsaan yang mempertemukan kebijakan nasional dengan kekuatan ekonomi lokal.
“MBG ini bukan sekadar soal makan bergizi bagi anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat jati diri bangsa melalui budaya berbagi,” ujarnya.
Ia berharap Blora bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menerapkan model MBG berbasis kearifan lokal.
“Blora bisa menjadi ikon bagaimana program nasional dapat tumbuh dari akar budaya lokal. Dengan menggabungkan semangat budaya dan ekonomi rakyat, MBG akan menyehatkan generasi sekaligus menyejahterakan masyarakat,” tutup Edy. (r5/aha)
