Suarapena.com, BEKASI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bekasi mengingatkan bahwa keberhasilan Pemerintah Kota Bekasi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus diikuti dengan peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Muhammad Kamil, saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi PKS terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LP2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/7/2026).
Kamil mengatakan, Fraksi PKS mengapresiasi capaian opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Kota Bekasi. Namun, menurutnya, penghargaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius, terutama realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai sekitar 85 persen, tindak lanjut temuan BPK, rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah OPD, serta pemanfaatan SiLPA yang harus lebih diarahkan pada program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Kamil.
Fraksi PKS menilai sejumlah catatan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Menurut Kamil, efektivitas penggunaan anggaran tidak hanya diukur dari kepatuhan administrasi, tetapi juga dari sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Fraksi PKS mendorong Pemerintah Kota Bekasi memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi kinerja setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, hasil pemeriksaan BPK dan evaluasi terhadap LP2APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai harus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya. Dengan demikian, kebijakan anggaran diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Fraksi PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif agar pengelolaan APBD semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Bekasi,” ujar Kamil. (sp/pr)
