SUARAPENA.COM – Fraksi PPP DPRD Kota Bekasi menegaskan KS NIK adalah program unggulan pemerintah yang masih berlaku. Hal ini ditegaskan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PPP, Sholihin saat kunjungannya di Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (11/2/2019).
Kata Sholihin, masyarakat Kota Bekasi jangan termakan isu hoax tentang tidak berlakunya lagi Kartu Sehat (KS) berbasis NIK. Apalagi, anggaran sebesar Rp400 miliar telah digelontorkan oleh pemerintah daerah untuk jaminan kesehatan masyarakat Kota Bekasi.
“Masyarakat jangan percaya dengan kabar hoax yang bilang bahwa Kartu Sehat tidak berlaku lagi. Apalagi anggaran untuk Kartu Sehat ini sudah digelontorkan,” kata dia.
Menurutnya, tetap diberlakukannya KS berbasis NIK lantaran melihat adanya manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga, ketika ada masyarakat Kota Bekasi yang mengalami gangguan kesehatan bisa ditangani lebih cepat.
“Fraksi PPP akan tetap mempertahankan program Kartu Sehat, karena manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat,” kata Sholihin usai menghadiri Musywarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Mustikajaya.
Dia menambahkan, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah memutuskan agar KS NIK tetap dijalankan. Dengan demikian, maka kelanjutan Program KS NIK tidak boleh diragukan lagi.
“Masyarakat harus yakin dengan apa yang sudah disampaikan pemimpin dong, Wali Kota Bekasi sudah menegaskan agar tetap menjalankan Program KS NIK,” tegasnya.
Di sisi lain, Sholihin menyindir rekannya sesama anggota dewan dari fraksi lain yang kerap mengkritisi Program KS NIK. Pasalnya, meski ada anggota dewan yang menanggapi negatif program tersebut, tetapi dia sendiri juga menjadi salah satu peserta dalam Program KS berbasis NIK.
“Mereka menolak, tetapi mereka juga pegang dan punya Kartu Sehat,” pungkas Ketua DPC PPP Kota Bekasi. (sng/adv)
