Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa PT Freeport Indonesia (PT.FI) telah menjadi fondasi penting bagi ekonomi Papua melalui operasi pertambangan dan investasinya. Puan Maharani mendesak PTFI untuk berperan lebih besar dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
“PTFI harus memperkuat peran strategisnya di Papua untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat lokal. Ini menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan dampak positif dari kehadiran PTFI di wilayah tersebut,” ujar Puan Maharani saat melakukan kunjungan kerja ke Freeport, Minggu (10/12/2023).
Menurutnya, peningkatan peran PTFI di Papua bukan hanya tentang meningkatkan produksi tambang. Puan Maharani menekankan bahwa PTFI harus terus menjadi mitra dalam pembangunan berkelanjutan di Papua.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua. “Mendukung pendidikan dan pelatihan keterampilan lokal sangat penting untuk memberikan peluang ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Puan Maharani didampingi oleh sejumlah anggota DPR RI dan disambut oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Kapolres Mimika AKBP I Gede Putra, dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa optimalisasi peran PTFI tidak hanya akan memberikan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga dapat menjadi katalisator untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
“Diharapkan adanya kerjasama berkelanjutan antara semua pihak terkait untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Papua,” jelas mantan Menko PMK tersebut. Puan Maharani meminta PTFI untuk memastikan komitmennya dalam perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku sampai 2041.
Berdasarkan hal tersebut, Ketua DPR RI ini mendorong PTFI untuk menyelesaikan pembangunan industri pemurnian atau smelter tembaga di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur yang saat ini telah mencapai 76 persen. Puan Maharani mengatakan, kepastian kontrak sangat penting.
Meski demikian, penyelesaian smelter di Gresik juga menjadi langkah yang sangat positif. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan program hilirisasi industri serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang akan terbantu akibat pembangunannya.
“Kepastian perpanjangan Izin Usaha yang sesuai dengan komitmen PTFI sangat penting karena dapat memberikan kepastian hukum dalam berbisnis. Dalam dunia usaha, kepastian hukum sangat penting,” ungkapnya. (ayu/aha)