Suarapena.com, TEGAL – Calon presiden dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkapkan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang pemberantasan korupsi yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta dalam acara Paku Integritas.
“Saya sangat menantikan itu,” ujar Ganjar saat kampanyenya di Tegal, Jawa Tengah, pada hari Kamis (11/1/2024).
Calon presiden berambut putih ini merenung sejenak tentang masa lalunya ketika dia menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013. Saat itu, KPK menanyakan kepada para calon gubernur Jawa Tengah tentang rencana mereka dalam pemberantasan korupsi.
Namun, Ganjar mengingat bahwa dia tidak ditanya oleh KPK karena slogan kampanyenya adalah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.
“Saat giliran saya, saya masih ingat komisioner KPK berkata, ‘Pak Ganjar, saya tidak perlu menanyakan Anda karena slogan Anda sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi, kita hanya perlu melihat hasilnya,’” kenangnya.
Mengingat pengalaman tersebut, Ganjar menyatakan bahwa dia sangat siap untuk hadir di acara Paku Integritas yang dijadwalkan pada 17 Januari mendatang. Lebih jauh lagi, Ganjar ingin berbagi pengalamannya dalam pemberantasan korupsi selama dua periode jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah.
“Sudah 10 tahun sejak pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, dan selama 10 tahun itu saya telah menerapkan (slogan kampanye). Saya sangat ingin menceritakan pengalaman saya ini; ini akan menjadi sesuatu yang baik,” kata Ganjar.
KPK mengundang tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 untuk hadir di Paku Integritas dan menyampaikan ide-ide antikorupsi mereka.
“Ya, setiap pasangan akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide-ide mereka tentang pemberantasan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Ipi menjelaskan bahwa pembekalan integritas dan antikorupsi kepada pasangan calon peserta Pilpres 2024 adalah bentuk persiapan bagi calon pemimpin negara untuk selalu menjadi teladan dalam menjalankan peran dan tugas mereka di masa depan.
Selain itu, pembekalan antikorupsi ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen antikorupsi para calon presiden dan wakil presiden. Diharapkan, di masa depan ini dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi sesuai dengan ratifikasi UNCAC dan Jakarta Statement on Principle for Anticorruption Agencies. (sng/ant)
