Suarapena.com, JAKARTA – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap memberikan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG meskipun tidak beroperasi menuai kritik dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah.
“Pernyataan Kepala BGN bahwa insentif Rp 6 juta per hari tetap diberikan kepada SPPG yang ditutup sementara bukan hanya cacat logika, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terkait pengelolaan anggaran negara,” kata Charles dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sebanyak 1.720 SPPG dihentikan sementara operasionalnya. Namun, unit dapur dalam program MBG tersebut tetap menerima insentif harian.
BGN beralasan, pemberian insentif tetap dilakukan karena SPPG masih menjalankan sejumlah kegiatan terbatas sambil menunggu operasional kembali normal.
Menurut Charles, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang bagi sebagian masyarakat.
Ia menyinggung masih rendahnya kesejahteraan guru honorer serta terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda. Dalam situasi tersebut, kata dia, penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Selain itu, Charles juga mempertanyakan dasar pemberian insentif kepada SPPG yang dihentikan operasionalnya, terlebih jika penghentian tersebut berkaitan dengan pelanggaran.
“Perlu ada kejelasan, mengapa unit yang tidak beroperasi tetap menerima anggaran dalam jumlah besar,” ujarnya.
Charles juga menyoroti perbedaan data terkait jumlah SPPG yang dihentikan. Ia mengaku menerima laporan bahwa jumlahnya mencapai 3.778 unit, berbeda dari angka yang disampaikan BGN.
Ia memperkirakan, jika SPPG yang bermasalah tidak diberikan insentif selama dua pekan, negara berpotensi menghemat hingga Rp 317 miliar.
Menurut dia, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk sektor lain yang lebih prioritas, seperti pendidikan dan kesehatan.
Komisi IX DPR RI, lanjut Charles, akan meminta penjelasan dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam program tersebut.
“Program Makan Bergizi Gratis harus tetap berfokus pada tujuan utamanya, yakni meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak,” kata Charles. (r5/aha)
