Suarapena.com, JAKARTA – Ancaman pencabutan status UNESCO Global Geopark (UGGp) dari Kaldera Toba mengundang respons keras dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty.
Ia menegaskan jika status prestisius itu dicabut, dampaknya bisa menghantam sektor pariwisata nasional dan menghancurkan roda ekonomi masyarakat lokal di kawasan Danau Toba.
“Kalau wisatawan berkurang, dampak ekonominya akan terasa, termasuk pada perputaran usaha masyarakat sekitar Danau Toba,” tegas Evita dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).
Kekhawatiran Evita bukan tanpa alasan. Data menunjukkan bahwa Danau Toba berhasil menarik lebih dari 420 ribu wisatawan mancanegara sepanjang 2024. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Australia menjadi kontributor utama kunjungan tersebut. Selain itu, kawasan ini juga menyedot investasi sebesar 7,5 juta USD hanya dalam kurun Januari hingga September 2024.
“Status dari UNESCO ini bukan sekadar simbol. Ini magnet yang sangat kuat bagi wisatawan asing. Jika hilang, citra Danau Toba bisa jatuh drastis,” jelas politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Evita pun menyoroti anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 56,6 miliar yang digelontorkan pada 2024 untuk Geopark Kaldera Toba. Ia menuntut transparansi dan tanggung jawab penuh dari pengelola serta pemerintah dalam memanfaatkan dana tersebut demi menjaga status UNESCO.
“Maksimalkan waktu yang ada untuk melakukan perbaikan. Ini menyangkut citra pariwisata Indonesia dan kredibilitas kita dalam pengelolaan konservasi alam,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Evita menekankan harapannya agar Danau Toba tetap menjadi destinasi kelas dunia yang dikelola sesuai standar internasional, bukan hanya untuk saat ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. (r5/rdn)
