Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menilai wacana pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2025 oleh pemerintah masih perlu dipertimbangkan.
Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan ganda, termasuk nilai tukar rupiah yang terdepresiasi hingga mencapai Rp16 ribuan terhadap dolar, serta prediksi kenaikan impor minyak mentah dan BBM.
Menurut Sugeng, ada tiga faktor yang harus menjadi pertimbangan pemerintah terkait kebijakan harga BBM.
“Pertama, adalah kemampuan atau daya beli masyarakat. Kedua, adalah kemampuan keuangan negara. Dan ketiga, jangan salah, kemampuan BUMN yang mendapat penugasan,” kata Sugeng dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).
Sugeng setuju bahwa subsidi energi perlu dikurangi secara bertahap. Namun, perlu dilakukan dengan bijaksana. Salah satu cara untuk mengurangi subsidi ini adalah dengan penyaluran yang tepat sasaran. Dengan demikian, volume subsidi dapat berkurang tanpa menghapusnya sepenuhnya.
Di sisi lain, Sugeng juga mengingatkan Pertamina sebagai BUMN yang bertanggung jawab dalam persoalan Migas. Ia meminta Pertamina untuk meningkatkan lifting atau produksi minyak siap pakai dalam negeri agar dapat melebihi angka 60 persen. Saat ini, target lifting migas sebesar 630 ribu barel per hari belum tercapai. (r5/rdn)
