Suarapena.com, BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan harga bahan pokok di Kota Bandung masih berada dalam kondisi terkendali dan sesuai dengan parameter inflasi daerah. Stabilitas tersebut ditopang oleh kelancaran rantai pasok serta ketersediaan stok pangan.
Farhan mengatakan, selama distribusi bahan pangan berjalan baik, tekanan inflasi dapat ditekan dalam batas yang sehat.
“Pengendalian harga bahan kebutuhan pokok ini betul-betul berada dalam rentang harga yang terkendali sesuai parameter inflasi daerah. Mudah-mudahan kita masih bisa memastikan rantai pasok yang baik, khususnya untuk bahan pangan,” ujar Farhan, Selasa (10/2/2026).
Saat ini, inflasi Kota Bandung tercatat sebesar 0,269 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Barat, namun masih berada jauh di bawah rata-rata inflasi nasional.
“Kita mempertahankan inflasi di angka 0,269 persen. Ini masih dalam rentang yang sangat baik, antara 1,5 sampai 3,5 persen,” kata Farhan.
Menurut dia, capaian tersebut mendapat apresiasi dalam rapat evaluasi pengendalian inflasi bersama Bank Indonesia dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang digelar di Kuningan. Ia menilai, dukungan dan koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain menjaga distribusi pangan, Pemerintah Kota Bandung juga menggelar bazar murah di sejumlah wilayah. Farhan menjelaskan, bazar murah memiliki dampak langsung bagi masyarakat di lokasi pelaksanaan, meski secara skala kota lebih bersifat menjaga kepercayaan publik.
“Untuk wilayah ada efek langsungnya. Tapi untuk kota, efeknya lebih psikologis, bahwa pemerintah masih memiliki buffer stok dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Keberadaan buffer stok tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerintah memiliki cadangan dan strategi dalam menghadapi potensi gejolak harga bahan pokok.
Dalam kesempatan itu, Farhan juga menyinggung evaluasi satu hingga dua tahun masa kepemimpinannya. Ia menyebut, salah satu hal yang paling memuaskan adalah terjaganya ruang kritik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
“Yang paling memuaskan adalah tidak ada satu pun kritik yang saya bungkam. Ini adalah pemerintahan paling demokratis. Siapa pun boleh mengkritik,” kata Farhan.
Ia menegaskan, kritik yang disampaikan, termasuk dengan nada keras, tetap direspons tanpa pendekatan represif. Menurutnya, menjaga ruang demokrasi merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. (sp/rob)
