Scroll untuk baca artikel

PemerintahanPendidikan

Inginkan Pemerintahan Pro Rakyat, BEM Universitas Majalengka Gelar Seminar

×

Inginkan Pemerintahan Pro Rakyat, BEM Universitas Majalengka Gelar Seminar

Sebarkan artikel ini
BEM Universitas Majalengka
Ketua BEM Universitas Majalengka Encu Shobari (kanan). Foto: Charles / Suarapena.com

SUARAPENA.COM – Inginkan pemerintahan pro rakyat, BEM Universitas Majalengka (Unma) menggelar seminar pemerintahan bersih, good governance. Seminar oleh badan eksekutif mahasiswa ini dilaksanakan di Auditorium Universitas Majelangka, Jawa Barat, Sabtu (10/2/2018) besok.

Ketua BEM Universitas Majalengka Encu Shobari mengungkapkan, kegiatan yang sedianya dimulai pukul 08.00 ini akan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting.

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

Pembicara yang akan dihadirkan yakni Deputy Coordinator Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan, dan Kepala Biro Hukum Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Herman Suryatman.

“Peserta tidak dipungut biaya, Gratis. Ini bukan hanya untuk mahasiswa saja, masyarakat silakan datang,” kata Encu, Kamis (8/2/2018).

Menurutnya, penyelenggaraan seminar dilatarbelakangi oleh keprihatinan mahasiswa atas kondisi Majalengka. Karena ada dugaan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh  pemerintahan Majalengka saat ini.

Berita Terkait:  Warga Tak Puas dengan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Majalengka

“Sinyalemen adanya manipulasi itu membuat kami prihatin. Lantas kami mengadakan  seminar ini,” ujar pria yang menjabat sebagai Ketua BEM Unma sejak Agustus 2017.

Mahasiswa semester VI Fakultas Teknik, Unma itu yakin, pemikiran dan gagasan bernas tentang pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat akan mengemuka pada seminar ini.

Berita Terkait:  Warga Tak Puas dengan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Majalengka

” Itulah yang akan kami jadikan masukan pada pemerintahan Majalengka yang baru nanti, siapapun pemimpinnya,” katanya. 

Selain itu, kata Encu, seminar juga akan membahas mengenai netralitas apartur sipil negara (ASN) dalam Pilkada. Masalah itu menjadi krusial karena ada indikasi politisasi dan penggiringan birokrasi dan perangkat desa untuk kepentingan Pilkada.  

” Itu bagian yang kami kontribusikan untuk kemajuan Majalengka,” tutupnya. (cha)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca