Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan gaji guru pada tahun 2025, baik untuk guru ASN maupun honorer.
Puan menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan guru merupakan langkah strategis untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
“Memang sudah menjadi kewajiban negara, terutama Pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Semoga dengan kebijakan kenaikan gaji ini, kualitas para pendidik anak bangsa bisa semakin meningkat,” kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).
Kenaikan gaji tersebut diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024, yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, pada Kamis (28/11/2024).
Puan berharap kebijakan tersebut dapat memotivasi para guru untuk terus bersemangat dalam mengajar.
Terlebih, banyak pendidik yang merasa kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, keadilan untuk guru sebagai pahlawan pendidikan harus terus diupayakan.
Ia juga menyoroti data yang menunjukkan bahwa 55,8 persen guru memiliki pekerjaan sampingan, dan 79,8 persen guru terjebak dalam utang.
Bahkan, hasil riset NoLimit mengungkapkan bahwa 42 persen masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal adalah guru.
Puan mengingatkan Pemerintah untuk tidak melupakan nasib guru honorer yang penghasilannya masih jauh dari kata cukup.
“Harapan kita agar para guru, baik PNS, PPPK, maupun honorer, dapat hidup nyaman tanpa terbebani masalah ekonomi,” ujarnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi dedikasi para guru yang terus mengajar dengan sepenuh hati meski dengan penghasilan terbatas.
“Guru memiliki jiwa patriot yang selalu mengalir dalam darah mereka. Dengan kesejahteraan yang lebih baik, semangat dan produktivitas mereka akan meningkat, dan kualitas pendidikan pun akan semakin baik,” kata Puan.
Namun, meski ada kenaikan gaji, Puan menilai masih banyak tantangan yang harus dihadapi Pemerintah, terutama terkait status guru honorer yang belum mendapatkan kepastian pengangkatan sebagai PPPK.
Ia juga menyoroti lambatnya pengangkatan guru menjadi ASN atau PPPK, yang tidak sebanding dengan laju kebutuhan di lapangan.
Keprihatinannya terhadap dugaan kecurangan dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK juga disorot Puan, termasuk manipulasi data di Dapodik dan maraknya praktik percaloan.
Ia berharap Pemerintah bisa menangani masalah ini dengan serius agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan adil dan berkualitas.
“Sumber daya pendidik yang berkualitas sangat penting untuk mencetak generasi penerus bangsa yang unggul, sesuai dengan visi Indonesia Emas,” ujar Puan.
Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2024 menunjukkan bahwa dari hampir 3 juta guru yang terdaftar, terdapat lebih dari 428 ribu guru honorer yang belum diangkat menjadi ASN atau PPPK.
Puan berharap agar pengangkatan guru honorer dapat segera terealisasi sesuai target tanpa adanya kecurangan.
“DPR mendukung penuh pengangkatan guru honorer sesuai dengan mekanisme yang transparan dan tanpa hambatan dari pihak manapun,” pungkas Puan. (r5/uc/rdn)
