Scroll untuk baca artikel

Suara Jabar

KPU Kabupaten Bekasi Targetkan Partisipasi Pemillu pada 2024 Capai 77,5 Persen

×

KPU Kabupaten Bekasi Targetkan Partisipasi Pemillu pada 2024 Capai 77,5 Persen

Sebarkan artikel ini

Suarapena.com, BEKASI– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin mengemukakan partai politik memiliki peran dalam hal pendidikan politik kepada publik. Dengan tujuan, tentunya untuk mendorong angka partisipasi Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Bekasi meningkat dari Pemilu sebelumnya.

“Dan partai politik punya posisi strategis, melalui para Caleg, anggota atau simpatisan, saya kira itu pokok penting,” ungkapnya usai digelarnya pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Umum tahun 2024, di aula Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Kedungwaringin, pada Rabu (10/05/2023).

Advertisement

Scroll untuk terus membaca

Jajang mengharapkan angka partisipasi Pemilu 2024 mendatang, sesuai dengan yang ditargetkan KPU RI di Kabupaten Bekasi mencapai 77,5 persen.

Berita Terkait:  Relawan Anies Launching Produk Unggulan UMKM, Jokowi: Ribuan UMKM Telah Bergabung

“Minimal bisa melampaui angka itu, adalah sebuah prestasi tersendiri bagi kami,” tuturnya.

Selanjutnya, dalam proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi sampai Rabu (10/05/2024)  sudah ada 4 partai politik yang telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Parpol tersebut melengkapi syarat yang sudah ditentukan, seperti melakukan upload dokumen ke Sistem Informasi Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Silon).

“Jadi semua dokumen diupload ke Silon, lalu dokumen form B yang khusus berisi daftar nama calon, itu diprint oleh mereka. Lalu diserahkan ke kita, dengan surat persetujuan DPP yang juga ada di Silon, ini caleg kami, ini surat persetujuan DPP,” jelasnya.

Berita Terkait:  Magelang Bersiap untuk Pemilu yang Bermartabat, Sinergitas dan Antisipasi Menjadi Kunci

Setelah upload ke Silon dan berkas yang diserahkan sudah cocok, maka berkas pengajuan tersebut dapat diterima oleh KPU Kabupaten Bekasi.

“Kalau tidak cocok, kami minta perbaikan,” sambungnya.

Jajang menjelaskan, aplikasi Silon terpusat di KPU RI, sementara di tingkat Kabupaten/Kota hanya sebagai pengguna aplikasi tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Kami melakukan proses sesuai dengan ketentuan di dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023,” ungkapnya. (Hms/sng)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca