Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti (KD) menegaskan bahwa permasalahan gizi buruk pada anak harus menjadi prioritas Pemerintah dalam rangka mewujudkan program generasi emas 2045.
Pasalnya, masih banyak anak Indonesia yang menghadapi masalah kekurangan gizi, baik itu gizi buruk maupun stunting.
“Anak-anak adalah aset bangsa yang harus kita jaga dan rawat dengan baik. Gizi buruk pada anak adalah ancaman bagi masa depan mereka. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, kita tidak boleh lengah dan harus terus berupaya mengatasi masalah ini,” ujar Kris Dayanti dalam keterangan tertulis, Jumat (13/10/2023).
Ia menambahkan, berdasarkan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke berbagai daerah, masih ditemukan banyak kasus anak-anak yang mengalami gizi buruk.
Salah satunya adalah Aldila Dwi Alfian, seorang bocah berusia 9 tahun asal Banyumas, Jawa Tengah, yang tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit.
Bocah ini tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan keluarganya pun tidak termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kami sangat prihatin dengan kondisi Aldila dan keluarganya. Kami juga ingin tahu bagaimana proses pendataan di daerah sehingga ada keluarga yang tidak mendapatkan bantuan padahal mereka sangat membutuhkannya. Ini harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah pusat dan daerah agar program-program sosial dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tutur Kris Dayanti.
Tidak hanya di daerah terpencil, permasalahan gizi buruk pada anak juga terjadi di kota besar seperti Jakarta.
Menurut data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga Juli 2023, ada 39.793 balita yang bermasalah dengan gizi.
Selain itu, hasil riset Center for Indonesian Studies (CIPS) menyebutkan ada 21 juta masyarakat Indonesia atau sekitar 7 persen dari total populasi yang mengalami kekurangan gizi yang cukup parah.
Melihat data tersebut, Kris Dayanti mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan gizi buruk pada anak.
Ia menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendata warganya yang masuk dalam kategori kurang mampu secara berkelanjutan.
Ia juga meminta Pemerintah untuk memastikan bahwa makanan bergizi mudah didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kita harus sadar bahwa faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama anak kekurangan gizi. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan program pemberian makanan tambahan atau subsidi makanan bagi keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Tentu saja, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” paparnya.
Selain itu, Kris Dayanti juga mengusulkan adanya kampanye edukasi yang efektif tentang pentingnya gizi seimbang bagi anak-anak.
Ia mengatakan, orang tua harus diberikan pengetahuan tentang bagaimana cara memberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama, pola makan sehat, dan jenis-jenis makanan bergizi yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.
“Jika orang tua sadar akan pentingnya gizi bagi anak-anak mereka, mereka akan lebih berusaha dan memberi perhatian khusus pada pemenuhan nutrisi anak-anak mereka. Dengan demikian, kita dapat mengurangi angka gizi buruk pada anak dan menciptakan generasi emas 2045 yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” katanya.
Di sisi lain, Politisi fraksi PDI Perjuangan ini juga menilai bahwa salah satu faktor penyebab gizi buruk atau stunting, adalah kurangnya kedaulatan pangan di tanah air.
Untuk itu, Kris Dayanti mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kedaulatan pangan di Indonesia. Ia menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain:
- Memfokuskan pada kebijakan kedaulatan pangan, seperti memanfaatkan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif.
- Mengembangkan penelitian dan pengembangan bibit unggul di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.
- Membangun Pusat Data Pangan Indonesia yang terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan instansi terkait lainnya.
- Membuat pemetaan lahan dan regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur agar tidak dialihfungsikan.
- Membentuk bank negara baru atau mengalihkan fungsi bank Pemerintah untuk mendukung para petani dan nelayan dalam hal akses pembiayaan.
Kris Dayanti berharap bahwa dengan berbagai intervensi program yang dilakukan Pemerintah, permasalahan gizi buruk dan stunting di Indonesia bisa segera diturunkan.
Ia mengingatkan bahwa Pemerintah memiliki target penurunan stunting nasional hingga di bawah 14 persen pada 2024.
“Kita harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa dapat tumbuh berkembang dengan baik. Karena mereka adalah harapan masa depan Indonesia,” pungkasnya. (r5/ann/aha)
