Suarapena.com, BEKASI – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendukung peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di kota Bekasi pada realisasi anggaran tahun 2025.
“Tentunya kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bekasi harus ditingkatkan,” kata pria yang akrab disapa Bang Jampang, Jumat (27/6/2025).
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), didapati temuan terkait masalah infrastruktur di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi.
Salah satu hasil rekomendasinya adalah pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan belanja terkait kekurangan volume pengerjaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya.
“Akibatnya pengembalian uang sebesar Rp579 juta ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah),” katanya.
Hasil temuan BPK inilah yang menjadi dasar evaluasi serta optimalisasi perencanaan serta pembangunan infrastruktur di kota Bekasi. Selaras dengan program MCP KPK (Monitoring Center For Prevention) dari KPK terhadap realisasi penyerapan anggaran APBD.
Latu menyampaikan, memang saat ini penyerapan anggaran terkait infrastruktur harus dilakukan dengan proses lelang terbuka.
“Maka saya selaku Ketua Komisi II mendukung penuh langkah pemerintah Kota Bekasi agar hasil kualitas dari pengerjaan proyek infrastruktur di kota Bekasi jadi lebih baik lagi,” ucapnya. (sng)
