Suarapena.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru memicu alarm bahaya. Ribuan kasus keracunan massal terjadi di berbagai daerah, memantik sorotan tajam dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai pengelolaan MBG saat ini perlu ditinjau ulang secara serius. Ia mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama DPR dan pihak terkait mencari solusi radikal agar tragedi serupa tak kembali terulang. Salah satu alternatif yang diusulkan: pengelolaan diserahkan langsung ke sekolah dan komite sekolah.
“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah,” tegas Yahya dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).
Sejak Januari hingga September 2025, tercatat 5.626 kasus keracunan akibat makanan MBG di 17 provinsi. Kasus terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, menyusul kasus serupa di Garut, Tasikmalaya, dan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Mirisnya, muncul pula dugaan adanya instruksi agar kasus-kasus ini tidak dipublikasikan.
Yahya menilai sekolah lebih memahami kondisi dan selera anak-anak didiknya sehingga lebih bisa memastikan kualitas, higienitas, dan keamanan makanan.
“Akan lebih terjamin dan sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka tahu apa yang cocok untuk siswanya,” ujarnya.
Persoalan MBG tak hanya berhenti pada keracunan massal. DPR juga menyoroti rendahnya serapan anggaran program ini. Dari alokasi fantastis Rp71 triliun, hingga September 2025 baru terserap Rp13,2 triliun (18,6%).
Ironisnya, klaim pelaksanaan MBG di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat tidak dapat diverifikasi secara terbuka, karena minimnya transparansi data.
Bahkan, laporan Transparency International Indonesia menemukan bahwa banyak menu MBG tidak mencapai nilai gizi atau harga layak Rp10 ribu per anak. Padahal, tujuan utama program ini adalah memastikan asupan gizi anak terpenuhi dengan layak dan aman.
Tak tanggung-tanggung, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun sudah mewanti-wanti BGN. Jika hingga akhir Oktober serapan tetap rendah, anggaran MBG terancam ditarik untuk dialokasikan ke sektor lain.
Yahya Zaini juga menyoroti lemahnya pengawasan dan pelaporan dalam program MBG. Ia meminta BGN segera membuka kanal pengaduan publik dan memastikan setiap rupiah dari anggaran digunakan secara akuntabel.
“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” kata Yahya.
Meski demikian, Yahya tidak menolak keterlibatan pihak ketiga seperti yayasan dan UMKM, namun ia menegaskan perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan keamanan makanan yang disediakan.
“Bagi yayasan yang sudah bekerjasama tetap dapat dilanjutkan, sambil memperbaiki tata kelola dan pengawasan makanan,” jelasnya.
MBG, yang semestinya menjadi simbol perhatian negara terhadap gizi anak, kini justru menjadi momok menakutkan di banyak daerah. Dengan kombinasi buruk antara rendahnya serapan anggaran, lemahnya pengawasan, dan banyaknya korban keracunan, program ini berpotensi menjadi bom waktu jika tak segera direformasi total. (r5/aha)
