Suarapena.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2026. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih dipengaruhi gejolak geopolitik.
“Di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian perekonomian global, kita bersyukur perekonomian nasional masih tumbuh 5,29 persen (yoy),” kata Said dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2026 didorong sejumlah faktor musiman. Salah satunya adalah meningkatnya aktivitas selama libur sekolah yang mendorong sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman tumbuh hingga 10,6 persen.
Selain itu, momentum penerimaan peserta didik baru, masuk perguruan tinggi, dan kenaikan kelas turut mengerek sektor informasi dan komunikasi yang tumbuh 6,97 persen.
Sementara itu, penggunaan pendingin ruangan yang meningkat akibat musim kemarau ekstrem, ditambah kenaikan harga gas di tengah konflik geopolitik, mendorong sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 10,81 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi mencapai 53,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski tumbuh 5,05 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen, Said menilai konsumsi masyarakat masih berada dalam kondisi yang cukup baik.
Di sisi lain, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen. Sementara itu, ekspor meningkat menjadi 4,13 persen setelah pada triwulan sebelumnya hanya tumbuh 0,9 persen.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Said meminta pemerintah tidak mengabaikan perlambatan yang terjadi pada sektor manufaktur dan pertanian.
Menurut dia, industri pengolahan merupakan sektor strategis karena berkontribusi sebesar 18,5 persen terhadap PDB serta menyerap sekitar 13,5 persen tenaga kerja nasional.
Data BPS mencatat pertumbuhan industri pengolahan melambat dari 5,04 persen pada triwulan I-2026 menjadi 4,52 persen pada triwulan II-2026.
“Pemerintah penting untuk mewaspadai hal ini, sebab industri pengolahan menyumbangkan 18,5 persen dari PDB, sekaligus menjadi kontributor 13,5 persen tenaga kerja nasional dan cerminan sebagian besar tenaga kerja formal,” ujar Said.
Hal serupa juga terjadi di sektor pertanian. Meski sempat didukung panen raya di berbagai daerah, pertumbuhan sektor ini turun dari 4,97 persen menjadi 3,8 persen.
Padahal, sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 13,57 persen terhadap PDB dan menjadi sumber mata pencaharian bagi 28,75 persen tenaga kerja nasional.
Said menilai perlambatan pada dua sektor tersebut berpotensi memengaruhi struktur ketenagakerjaan nasional.
Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja formal meningkat dari 59,93 juta orang pada Februari 2026 menjadi 60,31 juta orang atau sekitar 40,7 persen pada Mei 2026. Namun, pekerja informal masih mendominasi dengan jumlah mencapai 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen dari total tenaga kerja.
Bahkan, dibandingkan akhir 2025, proporsi pekerja informal meningkat 1,6 persen, sedangkan pekerja formal turun dengan persentase yang sama.
Menurut Said, kondisi itu diduga ikut mendorong kenaikan rasio gini nasional dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026, terutama di wilayah perkotaan.
“Mereka yang bekerja di sektor formal relatif lebih berdaya tahan karena dukungan jaminan sosial. Sementara pekerja di sektor informal langsung berhadapan dengan tekanan inflasi di sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan makanan,” katanya.
Karena itu, Said mendorong pemerintah segera memperbaiki iklim usaha, khususnya di sektor industri manufaktur dan perdagangan besar, serta memperluas akses pendidikan tinggi.
Ia juga mengusulkan program afirmasi bagi pekerja informal, mulai dari pemberian beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan kesempatan kerja.
“Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai jaminan sosial, terkhusus ditujukan kepada para pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja,” tutur Said. (r5/um)
