SUARAPENA.COM – Buntut pernyataan Edy Mulyadi yang mengatakan kalimantan tempat jin buang anak, Organisasi Masyarakat Pemuda Batak Bersatu (PBB) galang aksi solidaritas untuk kalimantan.
Berbagai pengurus dan anggota PBB yang ada di Jabodetabek dan Jawa Barat hadir dalam gelaran aksi solidaritas itu.
Lambok F. Sihombing selaku Ketua Umum PBB menjelaskan, maksud dari kegiatan ini adalah bentuk solidaritas sebagai sesama anak bangsa.
Pihaknya menyebut akan terus bergerak dan berjuang untuk menjaga persatuan NKRI dari para oknum-oknum yang ingin memecah belah NKRI.
“Kita gelar kegiatan solidaritas ini untuk saudara-saudara kita yang merasa tersakiti oleh pernyataan Edy Mulyadi, ini sebagai bentuk bhineka tunggal ika dari NKRI,” kata Lambok di Bekasi, Kamis (27/1/2022).
Aksi ini dikatakan Lambok, tidak berhenti sampai disini. Pihaknya mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika dalam kurun waktu satu minggu Edy Mulyadi tidak diproses sebagai mana mestinya.
“Jika tidak ada kepastian hukum dari Edy Mulyadi, maka kami akan melanjutkan aksi turun ke jalan,” tegasnya.
Lambok juga meminta pihak kepolisian untuk tegas dalam menindak pesoalan ini.
Pasalnya, ia menilai bahwa ucapan dari Edy Mulyadi merupakan perbuatan yang rasis dan membuat gaduh ruang publik.
“Kami minta pihak kepolisian untuk tegas dalam menindak hal ini,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lawadih Musa Sekretaris Umum Dewan Adat Kalimantan mengapresiasi bentuk kepedulian PBB untuk kalimantan.
Pihaknya mengucapkan terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada sesama anak bangsa.
“Ini bukan kebetulan, ini rencana tuhan kita dipertemukan dan dipersatukan dalam gerakan ini. Tentu gerakan ini membangkitkan semangat perjuangan dan persatuan yang sudah dari dulu diperjuangkan oleh para pahlawan kita,” kata Lawadih.
Lawadih juga meminta pihak kepolisian untuk memproses secara hukum atas pernyataan Edy Mulyadi yang menyakiti masyarakat kalimantan.
Selain proses hukum negara, pihaknya bersama tokoh adat dan masyarakat di kalimantan meminta Edy Mulyadi menjalani proses hukum adat yang ada di kalimantan.
“Selain proses hukum negara, kita minta Edy menjalankan proses hukum adat juga,” tegasnya. (Sng/Bo)
