Scroll untuk baca artikel

Suara Jateng

Pemilu 2024, Keamanan dan Kondusivitas Jadi Prioritas di Jepara

×

Pemilu 2024, Keamanan dan Kondusivitas Jadi Prioritas di Jepara

Sebarkan artikel ini
Pemilu 2024, Keamanan dan Kondusivitas Jadi Prioritas di Jepara
Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta.

Suarapena.com, JEPARA – Keberhasilan Pemilu 2024 di Kabupaten Jepara sangat bergantung pada keamanan dan kondusivitas wilayah, yang menjadi fokus utama. Hal ini ditekankan oleh Penjabat (Pj) Bupati Jepara, Edy Supriyanta, dalam rapat koordinasi persiapan pengamanan Pemilu 2024 yang diadakan di Pendapa Kartini pada Jumat (13/10/2023).

Menurut Edy, kerjasama antar sektor sangat krusial dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama Pemilu 2024. Hal ini melibatkan penyelenggara dan pengawas Pemilu, unsur keamanan dari TNI dan Polri, perangkat daerah, tokoh agama dan masyarakat, serta akademisi dan pers.

Advertisement

Scroll untuk terus membaca

“Keamanan dan kondusivitas daerah adalah hal penting yang harus diprioritaskan menjelang Pemilu 2024,” ujar Edy.

Berita Terkait:  Politisi PDIP Minta Tunggu Putusan MK Soal Sistem Pemilu: Bersabarlah, Ini Bukan Negara Berdasarkan Desas-Desus

Edy merasa bersyukur atas sikap matang pemilih di Kabupaten Jepara, yang menerima perbedaan pilihan dan peduli terhadap isu-isu aktual Pemilu 2024. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, yang mencapai 77,5 persen, melebihi target nasional.

Data KPU Jepara menunjukkan bahwa partisipasi pemilih Jepara pada Pilpres 2019 mencapai 83 persen, DPD 82,94 persen, DPR RI 82,90 persen, DPRD provinsi 82,91 persen, dan DPRD kabupaten 82,81 persen.

Berita Terkait:  Pandangan Sekjen Ikaluin Bekasi Raya Soal Sistem Pemilu Proporsional Terbuka atau Tertutup

“Saya optimis bahwa tingkat partisipasi ini akan terus meningkat sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Edy.

Edy juga meminta para perangkat daerah dan camat untuk terus meningkatkan integritas seluruh jajaran ASN di instansi mereka. Menurutnya, netralitas ASN adalah simbol pelayanan yang adil dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah tetap berfokus pada kepentingan umum.

“Saya ingin menegaskan bahwa ASN harus netral dalam posisi ini. Jika tidak, kami akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Edy. (rz/sng)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca