Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menata kawasan perdagangan Kramat Jati, Jakarta Timur, yang telah menjadi pusat aktivitas pedagang selama lebih dari 50 tahun. Sebanyak 614 pedagang kini disiapkan menempati sejumlah lokasi binaan dan pasar yang dikelola pemerintah.
Penataan berlangsung pada 24–31 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum sekaligus menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib, aman, dan nyaman.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turun langsung meninjau lokasi penempatan pedagang pada Selasa (1/9/2026). Ia memastikan proses penataan tidak hanya berorientasi pada ketertiban kawasan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang.
“Hari ini, Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini. Total ada 614 pedagang yang sudah disiapkan lokasi penempatannya,” ujar Pramono.
Rinciannya, sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kemudian, 193 pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati, 45 pedagang kue ke Lokbin Cililitan, dan 45 pedagang lainnya ditempatkan di pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Pramono mengakui penataan Kramat Jati bukan pekerjaan sederhana. Aktivitas perdagangan di kawasan tersebut telah berlangsung sejak awal 1970-an.
Artinya, sebagian aktivitas perdagangan di kawasan itu telah mengakar selama lebih dari lima dekade.
“Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena sudah berlangsung puluhan tahun sejak awal tahun 1970-an. Tetapi untuk menciptakan ketertiban di Jakarta, penataan di Kramat Jati ini mutlak dilakukan,” kata Pramono.
Menurut dia, penataan dapat berjalan relatif baik karena pemerintah mengedepankan dialog dengan pedagang. Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat dan pengurus paguyuban.
Pemerintah tidak ingin relokasi hanya dimaknai sebagai pemindahan pedagang. Sebaliknya, lokasi baru diharapkan tetap menjadi ruang bagi pedagang untuk mempertahankan mata pencaharian mereka.
Untuk meringankan beban pedagang selama masa transisi, Pemprov DKI memberikan pembebasan retribusi selama enam bulan.
Nilai retribusi yang dibebaskan mencapai Rp 180.000 per bulan atau Rp 6.000 per hari bagi pedagang yang direlokasi.
Pemprov DKI juga membenahi sejumlah fasilitas di lokasi binaan. Perbaikan mencakup saluran air dan sirkulasi udara. Pemerintah bahkan menambahkan kipas angin untuk meningkatkan kenyamanan dan menjaga lingkungan perdagangan tetap higienis.
Pemprov DKI tidak hanya menyiapkan tempat berjualan. Pemerintah juga tengah merancang skema pemberdayaan ekonomi agar omzet dan keberlangsungan usaha pedagang tetap terjaga setelah relokasi.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah membentuk koperasi pedagang.
Koperasi tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok sekaligus membuka peluang kerja sama baru. Salah satu rencana yang muncul ialah menjadikan koperasi sebagai pemasok ikan segar dengan harga terjangkau untuk rumah sakit yang dikelola Pemprov DKI.
“Kami telah berdiskusi bersama Wali Kota Jakarta Timur dan Kepala Dinas PPKUKM mengenai gagasan pembentukan koperasi bagi para pedagang,” ungkap Pramono.
Di sisi lain, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) diminta memperluas publikasi mengenai lokasi binaan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pedagang menarik kembali pelanggan yang selama ini terbiasa berbelanja di lokasi lama.
Pramono menegaskan, pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam penataan Kramat Jati. Namun, pemerintah tetap menetapkan batas yang jelas.
Pedagang yang telah direlokasi diharapkan tidak kembali menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan.
“Prinsip utama kami adalah mengedepankan pendekatan yang humanis dengan menyediakan tempat relokasi yang layak. Namun, jika di kemudian hari masih ada yang kembali berjualan di badan jalan, penertiban dan sanksi tegas akan tetap diberlakukan,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi keterbatasan kapasitas di lokasi utama, Pemprov DKI juga menyiapkan lokasi penyangga tidak jauh dari kawasan Kramat Jati.
Lokasi tambahan tersebut ditargetkan dapat digunakan dalam waktu tiga pekan. Pemerintah menyebut rencana itu telah dikoordinasikan dengan perwakilan pedagang.
“Kami optimistis dalam waktu tiga minggu ke depan tempat penampungan tambahan tersebut siap digunakan sehingga seluruh pedagang tertampung secara sempurna,” kata Pramono.
Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom, menyatakan dukungannya terhadap proses penataan yang dilakukan pemerintah melalui dialog.
Ia mengatakan para pedagang telah diimbau untuk menggunakan lokasi binaan yang telah disediakan.
“Kami telah mengimbau seluruh pedagang pasar subuh untuk masuk dan memanfaatkan fasilitas lokasi binaan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah,” ujar Muhtarom.
Muhtarom juga mengapresiasi perhatian Pemprov DKI dan berharap komunikasi antara pemerintah dan pedagang terus berlangsung selama masa transisi. (sp/pr)
