Suarapena.com, JAKARTA – Pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah capaian penting pemerintah dengan nada penuh optimisme. Dalam pidatonya, Presiden menyajikan data dan target pembangunan yang menggambarkan arah positif bagi Indonesia ke depan.
Namun, optimisme tersebut langsung disikapi kritis oleh anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu. Politisi PDIP itu menegaskan bahwa DPR tidak hanya mendengarkan angka dan janji-janji, tetapi wajib mengawal agar semua itu benar-benar terwujud di lapangan.
“Tugas DPR setelah mendengar penyampaian Presiden adalah menguji apakah data itu sesuai kenyataan. Misalnya soal penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, kita harus pastikan apakah betul terjadi seperti yang dilaporkan,” ujar Adian dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memberikan peringatan serius terkait besarnya kebocoran kekayaan negara melalui net outflow of national wealth. Ia menggambarkan situasi tersebut seperti tubuh yang kehilangan darah terus-menerus, yang jika dibiarkan, bisa membuat Indonesia terancam gagal sebagai negara berdaulat.
Adian menanggapi peringatan tersebut dengan menyoroti peran perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Ia mencontohkan aplikasi transportasi daring sebagai salah satu korporat besar yang meraup keuntungan di dalam negeri, namun dana hasil usahanya dibawa keluar negeri.
“Ini persoalan besar yang harus dihadapi negara. Tidak cukup hanya disampaikan dalam pidato, tapi harus ada langkah konkret menanggapi praktik ini. Negara harus bertindak tegas terhadap perusahaan asing yang membawa uang dari Indonesia ke luar negeri,” tegas Adian.
Politisi senior ini juga menutup dengan pesan kuat agar pemerintah tidak hanya berani menyuarakan masalah nasional, tetapi juga membuktikan komitmen dalam tindakan nyata demi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan ekonomi bangsa. (r5/rdn)
