Suarapena.com, BEKASI – Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Bekasi meminta dukungan pemerintah diperkuat untuk menunjang tugas mereka dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam audiensi PSM dengan DPRD Kota Bekasi di Ruang Aspirasi DPRD Kota Bekasi, Senin (7/9/2026).
Audiensi tersebut diterima Wakil Ketua (Waka) DPRD Kota Bekasi Faisal dan dihadiri perwakilan Dinas Sosial Kota Bekasi.
Dalam pertemuan itu, PSM menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi saat mendampingi masyarakat, terutama dalam menangani Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), orang terlantar, hingga warga lanjut usia.
Faisal mengatakan, PSM memiliki posisi penting dalam pelayanan sosial karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
“Mereka itu sebenarnya penting karena garda terdepan, ujung tombak, spesifik mengurus ODGJ dan orang terlantar, termasuk manula,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, peran tersebut perlu diikuti dengan dukungan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun fasilitas operasional.
Ia menilai, PSM di setiap kelurahan setidaknya perlu memiliki tempat untuk berkantor atau berkumpul. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus menjadi bentuk pengakuan terhadap peran PSM.
“Minimal tempat mereka berkumpul, berkantor. Keberadaan mereka harus diakui dan terfasilitasi,” katanya.
Faisal mengatakan, PSM juga berencana membuat surat kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bekasi mengenai dukungan dan sinergi dalam menjalankan pelayanan sosial.
Ia akan mendorong agar kesepakatan tersebut dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah dan diketahui langsung oleh Wali Kota Bekasi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi Fikri Firdaus mengatakan, salah satu pembahasan utama dalam audiensi adalah mengenai keterlibatan PSM dalam membantu masyarakat.
Menurut Fikri, selama ini PSM banyak mendampingi warga dalam mengakses layanan pemerintah, mulai dari jaminan kesehatan, pelayanan rumah sakit, hingga berbagai proses administrasi sosial.
“Yang dibahas pertama adalah proses keterlibatan dan peran serta PSM. Yang kedua, PSM meminta sebuah proses yang memang karena ujungnya adalah membantu masyarakat,” kata Fikri.
Ia mengatakan, PSM berharap pemerintah dapat mempermudah proses yang berkaitan dengan warga yang mereka dampingi.
“Tujuannya adalah dipermudah segala urusan supaya masyarakat mendapatkan BPJS, akses di rumah sakit, dan perbantuan proses orang-orang yang ditolong dipercepat segala prosesnya,” jelasnya.
Selain akses layanan masyarakat, persoalan dukungan operasional juga menjadi perhatian PSM.
Fikri mengakui, PSM sebagai relawan membutuhkan dukungan agar dapat menjalankan aktivitas pelayanan sosial di lapangan secara optimal.
“Kalau namanya sukarela kan tidak ada dananya. Jadi bagaimana mereka mendapatkan support-support tadi,” ujarnya.
Terkait tali asih, Fikri mengatakan PSM pada 2026 mendapatkan sekitar Rp 500.000 per bulan.
Namun, pemberian tali asih tersebut belum diterima secara merata oleh seluruh PSM.
“Untuk tahun 2026 mereka memang mendapatkan tali asih kurang lebih Rp 500 ribu per bulan. Tetapi tidak semua dapat juga, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak,” ungkapnya.
Selain itu, fasilitas transportasi bagi PSM yang tersebar di 56 kelurahan di Kota Bekasi juga belum merata.
Padahal, PSM membutuhkan mobilitas untuk mendatangi dan mendampingi warga yang mengalami persoalan sosial.
Fikri mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi telah menyiapkan rencana pemberian kendaraan operasional secara bertahap untuk mendukung aktivitas PSM.
Kendaraan tersebut diharapkan dapat membantu PSM dalam menjalankan tugas pelayanan sosial di lapangan.
“Rencana, insyaallah mudah-mudahan di 2026 ini ada motor dan kendaraan yang diberikan untuk kendaraan operasional,” tandasnya.
Dengan dukungan fasilitas dan operasional yang lebih memadai, PSM diharapkan dapat menjalankan perannya secara lebih optimal sebagai mitra pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial di Kota Bekasi. (sp/wb)
