Suarapena.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai temuan sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Menurut dia, persoalan pendidikan di Indonesia kini tidak lagi hanya berkutat pada akses dan biaya sekolah, tetapi juga rendahnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan.
“Pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan setiap anak tetap memiliki keyakinan bahwa pendidikan merupakan jalan terbaik untuk membangun masa depan mereka,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Puan menyoroti temuan terbaru mengenai Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bogor yang mencapai sekitar 6.000 anak. Berdasarkan hasil pendataan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM) Kota Bogor, fenomena tersebut justru lebih banyak dipengaruhi rendahnya kemauan anak untuk kembali belajar dibanding persoalan ekonomi atau akses pendidikan.
Data FKBM menunjukkan, upaya mengajak anak kembali ke bangku sekolah tidak selalu berjalan mulus. Di Kelurahan Tegallega, misalnya, dari 141 anak yang masuk kategori ATS, hanya 35 anak yang bersedia mengikuti pendidikan kembali.
Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan tantangan pembangunan sumber daya manusia Indonesia telah memasuki fase baru.
“Negara sedang menghadapi tantangan dalam menjaga mimpi dan cita-cita generasi mudanya. Jika kondisi ini dibiarkan, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar seorang anak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia,” ujarnya.
Persoalan anak tidak sekolah, lanjut Puan, juga terjadi secara nasional. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah Anak Tidak Sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 orang atau hampir 4 juta anak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.913.633 anak tercatat belum pernah bersekolah, 986.755 anak berstatus putus sekolah (drop out), sedangkan 1.066.470 lainnya merupakan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan.
Melihat besarnya angka tersebut, Puan meminta pemerintah menjadikan penanganan ATS sebagai agenda strategis pembangunan nasional, bukan hanya program di sektor pendidikan.
Ia mengusulkan agar penurunan angka ATS dijadikan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi tanggung jawab seluruh kementerian, pemerintah daerah, serta masuk dalam evaluasi pembangunan nasional.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan setiap anak bertahan hingga menyelesaikan pendidikan dan memiliki bekal untuk memasuki kehidupan yang produktif,” kata Puan.
Selain itu, Puan mendorong pemerintah menyusun Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045 sebagai peta jalan lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, hingga pembangunan daerah.
Menurut dia, pemerintah juga perlu mengubah pendekatan dari sekadar menangani anak yang sudah putus sekolah menjadi membangun sistem pencegahan agar setiap anak tidak meninggalkan bangku pendidikan.
Untuk mewujudkannya, Puan meminta pemerintah membangun sistem nasional yang mampu mendeteksi anak-anak yang berisiko putus sekolah sejak dini. Ia juga mengusulkan integrasi data pendidikan dengan data kependudukan dan perlindungan sosial agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat melalui kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, keluarga, dan layanan sosial.
Tak hanya itu, Puan mengusulkan agar penurunan angka ATS menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemerintah pusat, menurut dia, perlu memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mempertahankan anak-anak tetap bersekolah, sekaligus memberikan pendampingan bagi wilayah yang masih memiliki angka putus sekolah tinggi.
“Indonesia Emas 2045 tidak akan ditentukan oleh seberapa banyak sekolah yang dibangun negara, tetapi oleh seberapa banyak anak Indonesia yang berhasil dijaga agar tetap memperoleh pendidikan dan memiliki kesempatan membangun masa depan mereka,” tutur Puan. (r5/aha)
