Suarapena.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung penanganan puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSKD Duren Sawit, Sabtu (4/4/2026).
Pramono memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan penanganan kesehatan secara cepat dan optimal kepada seluruh siswa terdampak.
Peristiwa ini diduga berkaitan dengan layanan dari SPPG Pondok Kelapa II, Jakarta Timur, yang berdampak pada siswa di empat sekolah, yakni SMA Negeri 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.
“Hingga saat ini, jumlah korban yang dirawat di tiga rumah sakit tercatat sebanyak 72 orang. Ada beberapa yang sempat datang, tetapi tidak perlu dirawat dan sudah diperbolehkan pulang,” kata Pramono.
Para siswa dirawat di tiga fasilitas kesehatan, yaitu RSKD Duren Sawit, RS Pondok Kopi, dan RS Harum.
Ia menjelaskan, gejala yang dialami siswa antara lain demam, mual, muntah, dan diare. Meski demikian, kondisi para pasien saat ini relatif stabil.
“Kami berharap proses pemulihan dapat berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga anak-anak dapat kembali beraktivitas,” ujarnya.
Selain memastikan layanan kesehatan, Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan arahan BGN, seluruh biaya pengobatan dan pemulihan korban akan ditanggung sepenuhnya.
“Kami fokus memastikan seluruh siswa tertangani dengan baik dan keluarga tidak dibebani biaya pengobatan,” ucap Pramono.
Sementara itu, BGN bersama Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur tengah melakukan pelacakan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.
Sebagai langkah sementara, operasional SPPG Pondok Kelapa II dihentikan guna kepentingan evaluasi. BGN juga menyiapkan alternatif penyedia layanan agar program MBG tetap berjalan di sekolah lain.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan kondisi siswa serta mengawal proses penanganan hingga tuntas.
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama. Kami akan memastikan penanganan berjalan optimal serta melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” kata dia.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tetap mendukung pelaksanaan program MBG sebagai kebijakan pemerintah pusat, dengan pengawasan yang akan diperketat ke depan. (sp/pr)
