Suarapena.com, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin mengungkapkan kekecewaannya kepada pengelolaan sampah di Bantargebang. Di hadapan ‘utusan’ DKI Jakarta, Komar, sapaan akrabnya berbicara keras.
“Saya sudah ngalamin bagaimana intimidasi memang ada sehingga harus pindah dari lokasi tempat tinggal masyarakat Bantargebang,” katanya memulai sambutan dalam diskusi bersama Rukun Jurnalis Kota Bekasi, Jumat (3/11/2023).
Gelontoran dana bantuan DKI senilai Rp360 miliar menurutnya tidak akan bisa menggantikan apa-apa, jika dibandingkan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Bantargebang.
“360 M itu bukan bonus, itu baru ganti rugi, bukan ganti untung, jika dibandingkan dengan kualitas Masyarakat Bantargebang sekarang ini,” tegas pria yang sejak kecil merasakan bagaimana tinggal di Bantargebang.
Ia juga mempersoalkan tanggapan DKI Jakarta atas peristiwa kebakaran di TPST Bantargebang yang terjadi belum lama ini. “Kebakaran kemarin apa solusinya? Tidak ada,” keluh dia lagi.
Salah satu hal mendasar yang saat ini perlu diprioritaskan, kata Komar adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Masyarakat Bantargebang. Hal ini dapat dilakukan dengan menyekolahkan anak-anak Bantargebang hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Di tempat yang sama, Kepala Satuan Pelaksana Pemrosesan Akhir Sampah UPST, Setionargono mewakili Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memberikan tanggapan.
Pihaknya mengaku terus berusaha untuk memberikan porsi yang optimal dalam bantuan, dan mengakomodir seitap usulan dan proposal dari Kota Bekasi.
“Kami juga berusaha meyakinkan anggota dewan kami, semua usulan dan proposal dari Bekasi kita sampaikan kepada dewan untuk dipertimbangkan,” katanya.
Dalam penanganan bencana seperti kebakaran di TPST Bantargebang, jelas dia, DKI Jakarta juga memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang harus dijalankan.
“Memang belum maksimal. Terimakasih kami sudah diingatkan dan ini akan menjadi bahan evaluasi,”kata Setionargono. (sng)
