Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, penerbitan SKB bertujuan untuk melindungi mantan anggota HTI dari potensi terjadinya tindakan persekusi.
“SKB sedang digodok. Intinya agar tidak timbul keresahan dan keributan di masyarakat. Artinya kita sesuaikan antara kondisi saat sebelum dan setelah dibubarkan,” ujar Wiranto, saat ditemui di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).
Terkait penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) itu, Pengamat Politik dan Peneliti dari INDO Survey and Strategy, Herman Dirgantara mengingatkan bahwa penerbitan SKB harus terfokus pada program-program yang berorientasi kultural. Tanpa itu, SKB diragukan akan berjalan efektif.
“Saya mengingatkan, sekalipun HTI telah dibubarkan, bukan berarti tuntas begitu saja. SKB akan efektif jika diorientasikan pada pendekatan yang bersifat kultural. Jangan sampai nanti justru tetap membandel,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat program-program yang bertumpu pada kekuatan sosial di masyarakat. Sehingga tidak membuat kehebohan di tengah maayarakat
“Biarkan berjalan alamiah. Sehingga mekanismenya lebih ‘cair’ dan agar kesadaran itu muncul dari dalam,” tukas Herman.
Herman pun mengakui, bahwa tugas pemerintah tidaklah mudah, karena untuk mengubah pandangan berfikir seseorang membutuhkan waktu yang lama.
“Saya akui ini sulit. Mengubah pikiran seseorang itu nggak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi justru inilah momentum untuk menunjukkan kepada mereka. Bahwa kita ber-pancasila, bahwa kita memahami perbedaan,” tutupnya. (sng)
