Suarapena.com, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Anim Imamuddin menggelar kegiatan Reses di Balai RW 014 Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jatisampurna, Jumat (10/7/2026).
Turut hadir Camat Jatisampurna Nata Wirya, Lurah Jatisampurna Cecep Natawiria, Ketua RW 014 Marudin, dan Ketua Paguyuban Kranggan Permai dan Permata Kranggan, Bambang HS.
Dalam reses tersebut, Anim menjelaskan fungsi anggota DPRD di masa reses adalah bertemu langsung dengan “konsumennya” yaitu warga. Ia juga sengaja mengundang Camat dan Lurah agar aspirasi yang bersifat teknis bisa langsung dijawab di tempat.
Anim menyoroti keterlambatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di beberapa RW. Ia menyebut penyebabnya adalah perubahan mekanisme anggaran dari Penunjukan Langsung menjadi sistem tender gabungan.
“Informasinya sekarang ini semuanya lagi pusing soal anggaran. Ada pemindahan anggaran, ada penghematan. Dulu 200 juta bisa langsung PL. Sekarang kalau totalnya 2 miliar harus digabung dulu, ditender dulu. Jadi mohon maaf buat Pak RT Pak RW yang belum terlaksana, 2-3 minggu ke depan insyaallah jalan,” kata Anim.
Untuk bidang kesehatan, Anim menyebut Pemkot Bekasi sudah berhasil membangun Puskesmas di setiap kelurahan. Selain itu, RSUD Kota Bekasi yang saat ini tipe D ditargetkan naik ke tipe C karena jumlah pasien terus meningkat.
“Kendalanya sekarang lahan. Tadi sudah saya koordinasikan dengan Pak Camat, Pak Lurah, dan Direktur RSUD. Kita akan bebaskan lahan sekitar 4.000 sampai 5.000 meter untuk perluasan,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Anim menjelaskan kewenangan DPRD Kota Bekasi hanya sampai tingkat SMP. Untuk SMA dan sederajat kewenangannya ada di Pemprov. Ia mengaku kewalahan menerima aduan PPDB online.
“Saya sampai tidak bisa tidur. Banyak yang nangis ke rumah. Kemarin contohnya di SMAN 14 dan 11. Warga tidak diterima. Akhirnya saya kumpulkan ketua PHC, RT, RW, kita audiensi. Alhamdulillah ada jalan keluar,” katanya.
Isu yang paling disorot adalah belum adanya lahan pemakaman umum. Anim menyebut telah berhasil mendapatkan hibah tanah seluas 1,5 hektar dari Perumahan Bumindo.
“Alhamdulillah kita sudah tidak perlu patungan beli tanah lagi. 1,5 hektar itu gratis untuk warga Kota Bekasi yang punya KTP. Nanti kita bentuk yayasan pengelola. Pak Camat saya minta jadi Dewan Pembina. Ketuanya nanti Pak Warso. Pengurusnya dari perumahan karena banyak pendatang,” jelas Anim.
Ia menambahkan, urusan biaya gali dan perawatan akan diatur oleh yayasan. Rapat pembentukan pengurus dijadwalkan Senin malam di RW 03. Beberapa tokoh seperti Pak Simon, Pak Suripto, dan Pak Rudi diusulkan masuk struktur.
“Anggota DPRD itu harus ngurus dari lahir sampai meninggal. Lahir saya belum tahu, nikah juga belum tentu tahu. Tapi giliran mau ngelahirin, mau nguburin, larinya ke saya. Makanya ini harus kita siapkan,” ucapnya.
Camat Jatisampurna Nata Wirya menanggapi keluhan parkir liar dan PKL di bahu jalan. Ia meminta warga aktif melapor dan mengirim foto bukti pelanggaran. Satpol PP akan terus diturunkan.
Terkait penertiban eks Tapos, Nata menyebut proses sudah di tahap SP3. Namun terhambat karena belum ada kesepakatan aset antara Pemkot dan Pemkab Bekasi, serta adanya wacana pembangunan rusunawa dari anggota DPR RI yang belum terealisasi.
Ketua RW 014 Marudin mengusulkan agar pembangunan jalan dua jalur dilanjutkan secara bertahap. Sementara Ketua Paguyuban Bambang HS meminta bantuan renovasi atap Balai RW 014 yang sudah lapuk selama 5 tahun. (¥ud)
