Scroll untuk baca artikel

NewsSuara Jateng

Ribuan Keluarga di Klaten Graduasi dari PKH, Tinggalkan Status Penerima Bansos karena Sudah Mandiri

×

Ribuan Keluarga di Klaten Graduasi dari PKH, Tinggalkan Status Penerima Bansos karena Sudah Mandiri

Sebarkan artikel ini
2.596 keluarga di Klaten graduasi dari PKH, tinggalkan status penerima Bansos karena sudah mandiri.
2.596 keluarga di Klaten graduasi dari PKH, tinggalkan status penerima Bansos karena sudah mandiri.

Suarapena.com, KLATEN – Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, resmi meninggalkan status sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) setelah dinilai telah mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

Prosesi wisuda graduasi mandiri tersebut digelar di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026), sebagai bentuk apresiasi kepada keluarga yang berhasil meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Advertisement

Scroll untuk terus membaca

Berdasarkan data Tahap I Tahun 2026, jumlah penerima PKH di Kabupaten Klaten mencapai 54.555 KPM. Dari jumlah tersebut, 2.596 keluarga berhasil lulus dari program. Sebanyak 992 keluarga mengajukan graduasi mandiri karena merasa sudah mampu secara ekonomi, sedangkan 1.604 keluarga lainnya lulus setelah mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).

Salah seorang peserta graduasi, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, mengatakan, keputusan keluar dari program PKH diambil karena usahanya berjualan jamu keliling kini mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

“Kalau sudah merasa cukup, ya harus berani graduasi. Selama ini pemerintah sudah membantu kami. Sekarang hasil jualan jamu sudah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Sri.

Sri mengaku menjadi penerima PKH sejak 2013 ketika kondisi ekonomi keluarganya masih sulit. Saat itu, bantuan pemerintah dimanfaatkan untuk memenuhi biaya pendidikan anak, kebutuhan gizi keluarga, hingga sebagian disisihkan sebagai modal usaha.

Berita Terkait:  Turun Langsung ke Pasar, Luthfi Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil Jelang Lebaran

Perlahan, usaha yang dirintis berkembang. Kini, anak pertamanya telah bekerja di sebuah pabrik, sementara anak keduanya masih menempuh pendidikan di bangku SMP.

Ia berharap semakin banyak penerima PKH yang telah memiliki kemampuan ekonomi dapat mengikuti langkah serupa.

“Masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan pemerintah. Kalau memang sudah mampu, mari berani graduasi mandiri,” katanya.

Selain prosesi graduasi, Kementerian Sosial juga menyalurkan bantuan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) berupa modal usaha senilai hingga Rp 5 juta bagi setiap keluarga penerima manfaat yang memenuhi persyaratan.

Salah satu penerima bantuan, Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah, mengaku memperoleh bantuan peralatan untuk mengembangkan usaha bakso yang telah dirintis selama enam bulan terakhir.

“Semoga bantuan ini membuat usaha kami semakin berkembang dan ekonomi keluarga menjadi lebih baik,” ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi ribuan keluarga yang berhasil keluar dari program Bansos. Menurut dia, graduasi menjadi indikator bahwa penerima manfaat telah mampu berdiri di atas kaki sendiri tanpa lagi bergantung pada bantuan pemerintah.

Berita Terkait:  UMP Jawa Tengah 2026 Naik 7,28 Persen, Kota Semarang Tertinggi Rp 3,7 Juta

“Mereka sudah bisa berdiri sendiri sehingga tidak memerlukan bantuan sosial lagi. Mereka sudah terangkat dari kondisi miskin menjadi masyarakat yang mandiri,” kata Luthfi.

Ia menegaskan, pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Luthfi, sinergi tersebut turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah yang turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen pada 2025.

“Kolaborasi ini penting agar masyarakat miskin dan miskin ekstrem bisa kita graduasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, keberhasilan ribuan keluarga di Klaten menjadi bukti bahwa program pemberdayaan dapat berjalan efektif apabila didukung data kemiskinan yang akurat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menilai keterbukaan data menjadi kunci agar setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran sehingga upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lebih optimal. (sp/pr)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca