Suarapena.com, JAKARTA – Banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera meninggalkan dampak serius pada dunia pendidikan. Sedikitnya 1.009 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan berat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terhentinya akses belajar bagi ribuan siswa di wilayah terdampak.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mengambil langkah darurat untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan.
“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” ujar Fikri dalam keterangannya, Rabu (3/12/2025).
Fikri menilai kebutuhan anggaran untuk pemulihan sekolah yang rusak sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya ditutupi oleh anggaran reguler Kemendikdasmen. Ia mendorong kementerian segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses Dana Siap Pakai (DSP).
“Anggaran di Kemendikdasmen jelas tidak cukup, maka perlu berkoordinasi dengan BNPB. Di sana ada anggaran yang disiapkan untuk keadaan darurat bencana,” katanya.
Selain pendanaan, Fikri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan. Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah darurat harus dilakukan sesegera mungkin, namun tetap memperhatikan kondisi psikologis siswa.
“Jika siswa mengalami trauma, harus ada pendampingan terlebih dahulu sebelum memulai proses belajar mengajar,” ujarnya.
Ia juga mendorong keterlibatan lintas kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk memastikan proses trauma healing berjalan efektif. Pendekatan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah darurat dinilai dapat membantu memulihkan kondisi emosional siswa.
Di tengah terbatasnya infrastruktur pascabencana, Fikri menyebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat menjadi pilihan sementara. Meski demikian, ia menyadari bahwa akses internet di kawasan terdampak mungkin belum pulih.
“Pemerintah perlu menyiapkan modul belajar fisik sebagai alternatif jika fasilitas internet belum tersedia,” tutur Fikri.
Lebih jauh, Fikri mengungkapkan bahwa DPR tengah membahas penguatan aspek pendidikan dalam situasi darurat melalui Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini dinilai penting mengingat Indonesia berada di kawasan cincin api (ring of fire), sehingga rentan mengalami bencana alam.
“Salah satu yang dibahas dalam RUU Sisdiknas adalah pendidikan di saat bencana. Kita harus memastikan sistem pendidikan nasional adaptif dan tangguh menghadapi berbagai kemungkinan,” ujarnya. (r5/rdn)
