Scroll untuk baca artikel

HeadlineNewsPar-Pol

Said Bilang Pemerintah Bisa Gunakan Dana Darurat Rp4 Triliun untuk Penanganan Bencana

×

Said Bilang Pemerintah Bisa Gunakan Dana Darurat Rp4 Triliun untuk Penanganan Bencana

Sebarkan artikel ini
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah bicara soal dana darurat atau on call yang dapat digunakan pemerintah untuk penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Aceh.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah bicara soal dana darurat atau on call yang dapat digunakan pemerintah untuk penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Aceh.

Suarapena.com, JAKARTA – Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan kerusakan luas serta menimbulkan korban dalam jumlah besar. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Rabu pagi, 3 Desember 2025, tercatat 753 orang meninggal, 650 warga belum ditemukan, 2.600 luka-luka, dan sekitar 576.300 orang terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak pemerintah untuk segera mempercepat penanganan bencana dengan mengerahkan seluruh sumber daya negara. Ia menilai skala bencana yang terjadi memerlukan langkah cepat, terukur, dan terpadu.

Advertisement
Scroll untuk terus membaca

“Pemerintah dapat menggunakan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera,” ujar Said dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

Said menekankan bahwa alokasi dana darurat dapat dimanfaatkan untuk memperkuat operasi tanggap darurat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak dan pemulihan layanan publik yang lumpuh akibat bencana. Ia mengingatkan bahwa jumlah korban berpotensi bertambah mengingat proses pencarian masih berlangsung dan banyak wilayah yang aksesnya terisolasi.

Berita Terkait:  Rekor Baru di Pileg 2024 Said Abdullah, Sang Legenda Politik Madura

“Tragedi ini sangat memilukan. Kita berduka secara nasional. Saya menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban,” kata politisi PDIP itu.

Selain penanganan awal, Said menyampaikan bahwa anggaran on call juga dapat digunakan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang. Ia menyebut kebutuhan tersebut sangat besar dan bisa menggunakan skema multiyears mulai 2026.

Rehabilitasi meliputi pemulihan berbagai layanan dasar, mulai dari rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, hingga tempat ibadah. Adapun rekonstruksi diperlukan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, dan pasar.

Berita Terkait:  PDIP Tegaskan Kasus Harun Masiku Tak Ada Kaitan dengan Megawati!

“Kebutuhan anggaran rekonstruksi biasanya jauh lebih besar,” ucapnya.

Untuk jangka pendek, Said meminta pemerintah mempercepat distribusi bantuan agar warga tidak menghadapi risiko kelaparan. Ia mengaku prihatin atas maraknya aksi warga yang terpaksa mengambil pasokan dari pertokoan dan gudang Bulog di sejumlah daerah terdampak.

“Kondisi itu dipicu keterlambatan layanan tanggap darurat. Mereka melakukan itu semata-mata untuk bertahan hidup,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya penyiapan tempat pengungsian yang layak, pasokan makanan, air bersih, fasilitas MCK, selimut, dan pakaian. Kelompok rentan, terutama anak-anak, juga perlu mendapat layanan trauma healing.

Said menambahkan bahwa operasi pencarian dan penyelamatan harus diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menemukan ratusan warga yang masih dinyatakan hilang. (r5/rdn)

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suarapena.com | Suara Pena Mata Hati Bangsa

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca