Suarapena.com, BEKASI – Komisi I DPRD Kota Bekasi menggelar rapat penting bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (18/11/2024).
Pertemuan yang membahas isu-isu strategis ini dihadiri oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Murfati Lidianto, menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi masing-masing OPD, dengan fokus utama pada peningkatan anggaran dan fasilitas yang diperlukan.
Salah satu isu mendesak menurutnya, ialah kekurangan armada pemadam kebakaran di Kota Bekasi. Saat ini, Disdamkarmat hanya memiliki 20 unit mobil pemadam kebakaran, padahal idealnya membutuhkan 52 unit.
“Ini menjadi fokus, kekurangan mobil suplai air, padahal sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan kebakaran,” ujarnya.
Selain itu, Murfati juga menegaskan pentingnya pembangunan posko pemadam kebakaran di sejumlah wilayah strategis, seperti Bekasi Barat, Pondok Gede, dan Pondok Melati, guna mempercepat responsivitas.
Karenanya, Murfati menyarankan agar Disdamkarmat mengajukan anggaran tambahan yang bisa dipenuhi melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025 atau anggaran murni 2026.
“Jika untuk kepentingan masyarakat maka kami akan mendorong pengajuan anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Murfati juga menekankan pentingnya pelatihan bagi anggota pemadam kebakaran. Dari sekitar 400 personel, 130 di antaranya belum mengikuti pelatihan.
“Pelatihan juga harus menjadi prioritas, karena ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan petugas dalam menghadapi situasi darurat,” tutur dia.
Terkait dengan DPMPTSP, Murfati menyinggung soal adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terkait sistem perizinan Online Single Submission (OSS).
Ia menyarankan agar pihak terkait melakukan sosialisasi lebih masif mengenai OSS, bukan hanya soal cara mengisi formulir, tetapi juga bagaimana proses perizinan dapat berjalan lancar dan segera disetujui.
“Pelayanan perizinan harus lebih mudah, dan masyarakat harus diberikan panduan agar tidak terhambat dalam prosesnya,” ungkap Murfati.
Terakhir, DPPKB juga tak luput dari sorotan Murfati. Ia mengingatkan agar sosialisasi mengenai penggunaan alat kontrasepsi lebih gencar dilakukan, terutama kepada pasangan usia subur yang belum berpartisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB).
“Penyuluhan di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit harus lebih intensif agar program KB dapat berjalan efektif dan pertumbuhan penduduk dapat terkontrol,” pungkasnya. (Adv)
