Suarapena.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah memperkuat komunikasi publik terkait kebijakan energi menyusul keluhan pelaku usaha di sejumlah daerah mengenai pemblokiran barcode BBM bersubsidi.
Menurut Novita, kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat serta mengganggu aktivitas ekonomi, terutama bagi sektor usaha yang masih bergantung pada akses BBM bersubsidi.
Hal itu disampaikan Novita dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Novita mengaku menerima laporan dari sejumlah daerah terkait pelaku usaha yang mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar setelah barcode subsidi mereka diblokir.
“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” kata Novita dalam rapat tersebut.
Politisi PDIP itu menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap sektor logistik, transportasi, dan industri kecil yang masih bergantung pada BBM bersubsidi untuk menjalankan operasional usahanya.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan setiap perubahan kebijakan dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak menimbulkan gangguan terhadap aktivitas produksi dan distribusi.
Menurut Novita, sistem komunikasi publik yang terbuka dan terintegrasi menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Selain menyoroti pemblokiran barcode subsidi, Novita juga mengkritik lemahnya koordinasi antarinstansi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan energi dan industri.
Ia menilai sinkronisasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina perlu diperkuat agar kebijakan yang diterbitkan tidak saling tumpang tindih.
“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban dari ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” ujarnya.
Novita berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin ketersediaan akses energi bagi pelaku usaha. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri dan logistik. (r5/rdn)
