Suarapena.com, JAKARTA – Rapat koordinasi digelar bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membahas langkah-langkah penertiban bangunan liar dan penanganan banjir di wilayah Jawa Barat. Rakor ini juga dihadiri oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto, serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, di kantor Kementerian PU, Jakarta.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa fokus penanganan banjir di Jawa Barat akan mencakup rehabilitasi sempadan sungai dan penguatan ketahanan pangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya jangka menengah untuk mencegah terulangnya bencana banjir di masa depan. Kolaborasi antara Kementerian PU, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten/kota akan difokuskan pada pembangunan tanggul di sepanjang bantaran sungai.
Selain itu, rakor ini juga membahas penetapan lokasi dan pembiayaan proyek yang akan didanai secara kolektif oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Pembiayaan ini akan diintegrasikan dari berbagai pihak karena biayanya relatif besar,” ujar Dedi. Ia berharap kolaborasi ini akan menghasilkan solusi jangka menengah untuk penanganan banjir dan ketahanan pangan.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menambahkan bahwa penanggulangan banjir di Bekasi, Bogor, dan daerah lainnya akan dilakukan dengan menertibkan sempadan sungai, revitalisasi irigasi, serta pembangunan tanggul dan bendungan. “Pengadaan lahan menjadi krusial, dan kepala daerah telah berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan,” jelas Nusron. Targetnya, proses pembangunan akan dimulai pada Juni 2025.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa pihaknya akan fokus pada penanganan Kali Bekasi, pembangunan tanggul, dan rehabilitasi situ-situ di daerah Rawalumbu. “Kami akan membagi tugas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota untuk memastikan penanganan banjir berjalan efektif,” ujarnya. (SNG)
