SUARAPENA.COM – Belum lama ini Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya dengan memasukan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021. Ia ditunjuk sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Sofyan Djalil.
Pergantian itu tentu diharapkan dapat memberantas mafia tanah di Indonesia. Dimana permasalahan ini sering kali membebani masyarakat dan menimbulkan persoalan besar.
Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid menyatakan sangat mendukung atas dilantiknya Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Ia menilai Hadi merupakan sosok yang berani dan tegas.
“Saya mendukung dilantiknya Pak Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN. Karena memang dibutuhkan sosok yang tegas dan berani dalam mengatasi persoalan pertanahan di Indonesia,” ujar Anwar belum lama ini, Senin (20/6/2022).
Masalah pertanahan menurut Anwar menjadi persoalan yang terus dibahas bersama mitra kerjanya.
Anwar mengungkapkan bahwa Hadi seorang Mantan Panglima TNI dengan jiwa NKRI nya sangat kuat. Tentu akan selalu berkomitmen bersama rakyat.
“Sebagaimana yang kerap diungkapkan Presiden Joko Widodo, untuk selalu menyelesaikan tanah rakyat. Dan Hadi merupakan sosok yang punya keberanian untuk melaksanakannya,” ucap Anwar.
Lebih lanjut Anwar menyampaikan, masyarakat sering kali diperhadapkan dengan korporasi. Salah satunya ialah persoalan tanah dengan status hak guna usaha (HGU).
“(Nah, disini) Menteri ATR harus berani membersihkan internal lembaganya dari tingkatan pusat hingga daerah,” harapnya.
Anwar juga mengingatkan terkait amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, melihat latarbelakang Hadi yang bukan dari partai politik, Anwar menegaskan bahwa hal itu lebih mempermudah kinerjanya dalam melaksanakan tanggung jawab dari presiden.
“Justru tidak dari parpol, lebih bisa melaksanakan dengan sangat leluasa, tidak terkooptasi dengan kepentingan politik,” pungkas politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (Bo/Ms/cr02)
