Suarapena.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa dugaan kebocoran data kependudukan yang beredar di media sosial tidak berasal dari server Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung.
Isu tersebut mencuat setelah sebuah akun yang mengklaim bergerak di bidang keamanan siber mengunggah dugaan peredaran data kependudukan dalam jumlah besar pada 29 Maret 2026. Informasi itu kemudian memicu kekhawatiran dan spekulasi di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Pemkot Bandung segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan database Disdukcapil. Pemeriksaan juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Hasil penelusuran menunjukkan adanya sejumlah ketidaksesuaian pada data yang beredar. Salah satunya, data tersebut tidak secara spesifik hanya memuat warga Kota Bandung, melainkan juga mencantumkan alamat dari wilayah Kabupaten Bandung.
Selain itu, struktur dan penamaan elemen data dinilai tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan secara resmi. Perbedaan juga ditemukan pada format penulisan tanggal dalam data tersebut.
“Temuan ini mengindikasikan bahwa data yang beredar bukan berasal dari sistem resmi Disdukcapil Kota Bandung,” demikian keterangan Pemkot Bandung, Selasa (7/4/2026).
Pemkot Bandung juga menjelaskan bahwa sejak 2021, pengelolaan data kependudukan telah menggunakan sistem SIAK terpusat di Kementerian Dalam Negeri. Dengan sistem tersebut, penyimpanan database dilakukan secara terpusat, sehingga pemerintah daerah tidak lagi menyimpan data kependudukan secara lokal.
Hal ini membuat kemungkinan kebocoran data dari server Disdukcapil daerah menjadi sangat kecil.
Meski demikian, asal-usul data yang beredar masih terus ditelusuri. Pasalnya, data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan secara luas dalam berbagai layanan, mulai dari kesehatan, perbankan, hingga bantuan sosial.
Pemkot Bandung menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan keamanan sistem serta menjaga kepercayaan publik.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Selain itu, warga diminta lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi di berbagai platform digital.
Pemkot memastikan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bandung tetap berjalan normal dan aman. (sp/pr)
