Suarapena.com, MAGELANG – Pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan LPG di Kota Magelang dalam kondisi aman selama Ramadan 1447 Hijriah hingga Idulfitri.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Magelang, Yonas Nusantrawan Bolla, dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Antisipasi Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Kerawanan Kamtibmas Ramadan 1447 H di Aula Adipura Kencana, beberapa waktu lalu.
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Wakil Wali Kota Sri Harso, Kapolres Magelang Kota Dzikri Olfandi, unsur TNI, serta sejumlah instansi terkait.
Yonas mengatakan, berdasarkan data per 20 Februari 2026, stok kebutuhan pokok di Kota Magelang masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
“Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di lima SPBU serta stok LPG juga terpantau aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan,” kata Yonas, Kamis (26/2/2026).
Menurut dia, sejumlah komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng tetap menjadi perhatian. Pemerintah melakukan pemantauan ketat guna mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga.
Dari sisi cadangan, Pemkot Magelang memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak 18,92 ton. Selain itu, penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pusat untuk alokasi Februari–Maret 2026 sedang dalam tahap persiapan.
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan melalui penyaluran beras di 48 titik mitra Bulog di wilayah Kota Magelang.
Secara umum, proyeksi neraca pangan komoditas strategis pada triwulan I 2026 menunjukkan kondisi yang terkendali. Pemerintah juga melakukan pemantauan harga secara berkala sepanjang Februari 2026.
Sementara itu, Wali Kota Damar Prasetyono menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
Ia menyebutkan, Kota Magelang bukan daerah penghasil komoditas pangan strategis sehingga bergantung pada pasokan dari daerah sekitar. Karena itu, pengendalian tidak hanya berfokus pada harga, tetapi juga pada ketersediaan dan kelancaran distribusi hingga Idulfitri.
“Tidak bisa ada ego sektoral. Kita harus bergerak dalam satu komando kebijakan, solid, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika di lapangan,” ujar Damar.
Damar juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik penimbunan, spekulasi, maupun permainan harga yang merugikan masyarakat. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak tegas sesuai ketentuan.
“Tujuan kita satu, memberikan rasa aman agar masyarakat dapat beribadah dan beraktivitas dengan tenang,” kata dia. (sp/pr)
