Suarapena.com, JAKARTA – Pemerintah tengah merancang skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang salah satunya mengeliminasi ojek online (ojol) dari daftar penerima.
Rencana ini mendapat kritik keras dari anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, yang memperingatkan agar kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan ceroboh, mengingat dampak besar yang bisa ditimbulkan.
Mufti menegaskan bahwa keputusan tersebut bisa memicu aksi protes massal yang berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan politik yang tak terkendali.
“Jangan sampai kebijakan subsidi BBM diputuskan secara asal-asalan. Ini bisa menyebabkan demo besar yang merusak stabilitas,” ujar Mufti dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/12/2024).
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dengan sistem kombinasi subsidi barang dan bantuan langsung tunai (BLT). Namun, salah satu kebijakan yang mengejutkan adalah hanya kendaraan dengan pelat kuning yang akan berhak mendapatkan subsidi BBM, sementara ojek online akan dipastikan tidak menerima subsidi tersebut.
Mufti, yang juga politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan bahwa ojek online yang berjumlah lebih dari 4 juta unit adalah bagian penting dari transportasi umum.
“Transportasi umum itu bukan hanya kendaraan pelat kuning, tapi juga ojol. Mengabaikan mereka adalah langkah yang sangat berbahaya,” ungkapnya.
Skema subsidi yang baru juga melibatkan opsi untuk menaikkan harga BBM subsidi, yang menurut Mufti menunjukkan kebingungan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif.
“Pemerintah terlihat bingung dan tidak konsisten dalam rencana pembatasan subsidi BBM. Hal ini membuka celah untuk potensi penyelewengan,” tambahnya.
Mufti juga mengkritik kebijakan yang mengabaikan nasib pengemudi ojol, yang mayoritas merupakan kelompok rentan. Mereka, yang kerap dijepit oleh potongan aplikasi lebih dari 20 persen, kini harus menghadapi kemungkinan tidak dapat membeli Pertalite.
“Ini akan semakin memperburuk kondisi mereka. Pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar pencitraan,” ujar Mufti dengan tegas.
Menurut Mufti, subsidi BBM adalah isu yang tak kalah penting dari kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga BBM bisa memengaruhi harga barang dan beban hidup masyarakat.
“Pemerintah harus mendengarkan keluhan rakyat, jangan hanya memanfaatkan suara mereka saat Pemilu, kemudian menambah penderitaan mereka selama lima tahun,” tambahnya.
Politisi asal Jawa Timur ini pun mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan ini secara matang.
“Subsidi BBM adalah hal yang krusial bagi masyarakat. Jika skema ini diterapkan, pemerintah harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata,” pungkasnya. (r5/ssb/rdn)
