Suarapena.com, JAKARTA – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk mendalami perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan menyeluruh mengenai pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif di balik tindakan tersebut, hingga pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pemanggilan Kapolri merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Ia memastikan pihaknya ingin mengawal perkara tersebut agar diusut secara transparan dan tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut,” ujar Habib dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Habib menjelaskan, rapat kerja baru dapat dilaksanakan pada Kamis lantaran masa persidangan DPR RI dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi sorotan publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Namun, berdasarkan perkembangan, jumlah tersangka disebut bertambah menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tidak didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Penyidik juga menduga adanya penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak, tetapi juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Sementara itu, laporan Associated Press menyebutkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, hingga kalangan pengusaha.
Dalam proses penyidikan, kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Perkembangan terbaru, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 8 November 2026 membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Tim khusus itu dipimpin Kabareskrim Komjen Pol. Asep Safrudin. Pembentukan tim ini menjadi salah satu perkembangan yang mendapat perhatian Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, berharap tim khusus tersebut mampu mengungkap secara terang pihak yang diduga menjadi dalang di balik praktik penyadapan ilegal.
Ia juga mendorong Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengusut perkara tersebut secara serius, profesional, dan transparan.
Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan ataupun kepentingan tertentu di internal Polri.
Penegasan serupa disampaikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri. Ia menyatakan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi Polri.
Di luar proses penyidikan, kasus ini kembali memunculkan perhatian terhadap urgensi pengaturan penyadapan secara komprehensif melalui regulasi khusus.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyampaikan bahwa penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Meski demikian, ia meminta Komisi III DPR RI melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya.
Dasco juga membuka peluang pembahasan mengenai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika kasus yang tengah bergulir.
Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR RI akan menjalankan arahan Pimpinan DPR untuk terus mengawal penanganan perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap secara jelas.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya. (r5/we)
