Suarapena.com, JAKARTA – Krisis air bersih menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah untuk menyiapkan strategi jangka panjang dengan menggunakan infrastruktur teknologi pemurnian air sebagai salah satu solusinya.
“Teknologi pemurnian air memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air bersih yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).
Menurutnya, kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di banyak daerah, termasuk di Jakarta. Ia menyebut ada 17 kecamatan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang mengalami krisis air karena Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Hutan Kota dihentikan akibat kemarau panjang.
Andi Iwan menilai pemaksimalan layanan air gratis melalui truk-truk pengangkut air merupakan solusi jangka pendek. Ia menyebut solusi tersebut hanya akan bertahan dalam waktu singkat sehingga Pemerintah perlu menyiapkan strategi atau program jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih yang juga berpotensi terjadi di masa akan datang.
“Distribusi air bersih darurat ke daerah-daerah yang paling terdampak oleh krisis air memang tepat dilakukan sebagai upaya siaga Pemerintah dalam membantu masyarakat. Namun bukan di situ letak penyelesaiannya. Harus ada strategi yang disiapkan untuk jangka panjang, seperti teknologi pemurnian air,” ungkapnya.
Lebih lanjut, terkait infrastruktur teknologi pemurnian air, Andi Iwan mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara Reverse Osmosis (RO). Metode ini cukup efisien sebab menggunakan membran semi-permeabel untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air laut, termasuk garam, ion logam, dan senyawa organik.
“Jakarta yang lokasinya tidak jauh dari laut memungkinkan berinvestasi dengan teknologi pemurnian air yang menyaring kualitas air laut sehingga menjadi air bersih yang dapat didistribusikan ke masyarakat. Ini salah satu langkah konkret investasi infrastruktur yang bisa dilakukan,” terang Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (sp/pun/aha)
