Suarapena.com, BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa insiden ancaman senjata tajam saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) dan reklame tak berizin di wilayah Bekasi Utara beberapa waktu lalu, tidak akan menghentikan upaya pemerintah dalam menegakkan aturan.
Tri mengatakan, sebelum penertiban dilakukan, Pemerintah Kota Bekasi telah menyampaikan imbauan kepada para pelanggar. Petugas di lapangan pun diminta mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas.
“Kita sudah melakukan imbauan dan petugas bekerja secara persuasif. Namun, negara tidak boleh terus-menerus kalah oleh pelanggaran yang dibiarkan,” ujar Tri, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, kehadirannya secara langsung dalam kegiatan penertiban merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk memastikan aturan dijalankan secara konsisten. Penertiban kawasan, kebersihan lingkungan, penataan ruang, serta reklame tak berizin juga merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat.
“Tugas saya memastikan negara hadir dalam menegakkan aturan. Ini merupakan bagian dari perintah menjaga kebersihan, tata ruang, dan ketertiban kota,” kata Tri.
Terkait ancaman senjata tajam yang dialami di lapangan, Tri menilai hal tersebut bukan persoalan utama. Menurut dia, pembiaran terhadap pelanggaran yang berlangsung lama justru menimbulkan dampak yang lebih serius.
“Saya tidak khawatir dengan goloknya. Yang lebih saya khawatirkan adalah ketika pelanggaran terus dibiarkan dan lama-lama dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” ujarnya.
Tri menambahkan, ketegangan yang muncul saat penertiban merupakan akumulasi dari lemahnya penegakan aturan di masa lalu. Ketika pemerintah mulai bertindak secara konsisten, resistensi dari sebagian pihak menjadi tantangan yang harus dihadapi.
“Ekspresi kemarahan ini merupakan dampak dari pembiaran yang terlalu lama. Sekarang pemerintah mulai menertibkan secara konsisten, meskipun risikonya tidak kecil,” kata dia. (sp/dt)
