Suarapena.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketetapan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Dalam fatwa tersebut, MUI menyebut penggunaan rokok elektrik haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” demikian bunyi ketentuan dalam fatwa tersebut.
Fatwa itu ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya meminta Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan rokok elektrik.
MUI juga merekomendasikan agar aturan tersebut dilengkapi dengan ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar.
Rekomendasi itu disampaikan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan dan dampak negatif penggunaan rokok elektrik.
Selain itu, Presiden diminta segera mengambil langkah untuk mengendalikan peredaran vape di Indonesia. Pemerintah dinilai perlu melakukan upaya konkret agar masyarakat terlindungi dari berbagai risiko yang ditimbulkan produk tersebut.
MUI turut meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan terkait dalam menjalankan kebijakan pelarangan vape.
Koordinasi tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terpadu dan terkonsolidasi.
MUI berharap seluruh kementerian dan lembaga terkait tidak berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
Melalui fatwa ini, MUI mendorong pemerintah mengambil langkah regulasi yang lebih tegas terhadap penggunaan dan peredaran rokok elektrik di Indonesia. (sp/pr)
