Suarapena.com, BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP Ahmad Faisyal Hermawan, mengusulkan sebanyak 2.000 kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) di Bekasi.
Usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Program Indonesia Pintar yang digelar bersama masyarakat dan orang tua siswa di Bekasi, Selasa (10/11/2026).
Faisyal mengatakan, pengajuan kuota tersebut merupakan bagian dari aspirasi untuk memperluas akses bantuan pendidikan bagi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Menurut dia, bantuan melalui PIP diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan siswa sekaligus mengurangi risiko anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
“Kami ajukan kuota 2.000 untuk siswa SD, SMP, dan SMA agar lebih banyak anak-anak yang terbantu,” kata Faisyal.
Dalam sosialisasi itu, masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan penerima PIP, mekanisme pendaftaran, serta pemanfaatan dana bantuan sesuai ketentuan.
Faisyal menilai, pemahaman orang tua mengenai mekanisme program menjadi hal penting agar bantuan dapat diakses oleh siswa yang memenuhi kriteria.
Ia juga meminta orang tua dan pihak sekolah aktif mendampingi siswa dalam proses pendaftaran, termasuk menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan.
Selain itu, Faisyal menyatakan akan mengawal usulan tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Saya akan turut mengawal program pemerintah ini agar dapat berjalan tepat sasaran, demi kemajuan pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan dihadiri warga dan orang tua siswa. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan terkait persyaratan dokumen, proses pendaftaran, hingga jadwal pencairan bantuan.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai Program Indonesia Pintar, sehingga siswa yang memenuhi persyaratan dapat mengakses bantuan pendidikan tersebut.
Adapun usulan 2.000 kuota PIP yang disampaikan Faisyal masih memerlukan tindak lanjut sesuai ketentuan dan mekanisme penetapan penerima bantuan yang berlaku. (sp/adv)
