Suarapena.com, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 11 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik.
Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan rutin BPOM selama periode Juli hingga September 2026. Pengawasan dilakukan terhadap sarana peredaran kosmetik secara langsung maupun melalui platform daring bersama seluruh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di Indonesia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dari 11 produk yang ditemukan, empat di antaranya merupakan kosmetik impor tanpa nomor notifikasi atau ilegal. Sementara itu, lima produk merupakan kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi dan dua lainnya merupakan kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi.
“Dari total temuan tersebut, 4 produk merupakan kosmetik impor tanpa nomor notifikasi/ilegal, 5 produk merupakan kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, dan 2 produk merupakan kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi/ilegal,” ujar Taruna dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, 11 produk kosmetik tersebut terbukti mengandung bahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan kosmetik.
Bahan yang ditemukan meliputi merkuri, asam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3, dan pewarna merah K10.
BPOM menjelaskan, penggunaan bahan-bahan tersebut dalam kosmetik dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan.
Merkuri, misalnya, dapat menyebabkan munculnya bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi, hingga kerusakan ginjal.
Sementara itu, asam retinoat berpotensi menyebabkan kulit kering dan sensasi terbakar. Bahan tersebut juga memiliki sifat teratogenik yang dapat mengganggu perkembangan janin apabila digunakan oleh perempuan hamil.
Adapun mometason furoat dapat menyebabkan atrofi kulit atau penekanan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA).
BPOM juga menyebut pewarna merah K3 berpotensi menimbulkan efek mutagenik dan bersifat karsinogenik berdasarkan hasil studi. Sementara pewarna merah K10 dapat menyebabkan kanker serta mengganggu fungsi hati.
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah melakukan sejumlah tindakan terhadap produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya.
Langkah yang dilakukan meliputi pencabutan izin edar dan penghentian sementara kegiatan (PSK), termasuk penghentian produksi, distribusi, serta impor produk terkait.
Selain itu, BPOM melakukan penertiban terhadap fasilitas produksi dan sarana peredaran, termasuk retail, bersama UPT BPOM di seluruh Indonesia.
Penelusuran rantai produksi dan distribusi juga dilakukan untuk mengetahui sumber permasalahan sekaligus mencegah produk serupa kembali beredar di masyarakat.
BPOM menegaskan, peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
Pelanggaran tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 435 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengingatkan pelaku usaha agar memastikan setiap kosmetik yang diproduksi dan diedarkan telah memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.
“Seluruh pelaku usaha harus senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan setiap produk yang diproduksi maupun diedarkan telah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu. BPOM tak segan menindak mereka yang melakukan pelanggaran,” tegas Taruna.
Selain mengawasi pelaku usaha, BPOM juga meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik.
Masyarakat diimbau menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli maupun menggunakan kosmetik.
Konsumen perlu memastikan kemasan produk dalam kondisi baik, informasi pada label tercantum dengan jelas, nomor izin edar dapat diverifikasi melalui kanal resmi BPOM, serta produk belum melewati tanggal kedaluwarsa.
BPOM juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan klaim berlebihan, janji hasil instan, produk yang tidak jelas asal-usulnya, maupun kosmetik yang dijual dengan harga tidak wajar.
Apabila menemukan kosmetik yang dicurigai ilegal atau mengandung bahan berbahaya, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui HALOBPOM 1500533 atau unit layanan pengaduan konsumen BPOM di daerah.
BPOM mengajak masyarakat ikut berperan aktif mengawasi peredaran kosmetik dengan memilih produk secara bijak dan melaporkan dugaan pelanggaran.
Pengawasan pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, serta kewaspadaan konsumen diharapkan dapat memastikan kosmetik yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan dan aman digunakan. (sp/pr)
