Suarapena.com, JAKARTA – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu berpeluang beralih status menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan mengenai peningkatan status tersebut telah dicapai oleh DPR RI bersama pemerintah.
Selain peningkatan status, PPPK penuh waktu juga berpeluang memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengapresiasi kesepakatan tersebut. Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu.
“Alhamdulillah sudah disepakati oleh Pimpinan DPR bersama Pemerintah berkenaan dengan bahwa semua (PPPK) yang paruh waktu akan diangkat menjadi (PPPK) penuh waktu. Terus kemudian (PPPK) penuh waktu semua juga berpeluang punya hak yang sama untuk kemudian bisa menjadi CPNS,” ujar Bahtra dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut berkaitan dengan pembiayaan gaji pokok PPPK yang akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bahtra menilai, pembiayaan melalui APBN menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian kesejahteraan bagi tenaga PPPK. Hal tersebut juga merupakan salah satu hal yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” katanya.
Meski kesepakatan telah dicapai, Bahtra mengatakan, pelaksanaannya masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut dia, PP tersebut diperlukan sebagai landasan hukum untuk menindaklanjuti kesepakatan antara DPR RI dan pemerintah terkait peningkatan status serta hak-hak tenaga PPPK.
Bahtra berharap pemerintah segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut sehingga aspirasi para tenaga PPPK dapat direalisasikan.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” pungkasnya. (r5/rdn)
