Suarapena.com, JAKARTA – Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan target pemerintah untuk menyelesaikan 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun 2024.
Sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Airlangga menyatakan bahwa sejak tahun 2016 hingga Februari 2024, telah rampung 195 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp1.519 triliun.
Saat ini, 77 proyek dan 13 program masih dalam tahap konstruksi atau operasi parsial, dengan total nilai Rp2.960,7 triliun.
Dalam konferensi pers yang diadakan setelah Rapat Internal PSN yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, Airlangga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak terkait untuk mencapai target tersebut.
“Kami membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional sesuai jadwal,” ujar Airlangga baru-baru ini, Selasa (19/3/2024).
Proyek-proyek yang dijadwalkan selesai pada tahun 2024 meliputi 5 proyek pada periode Januari hingga Maret, 24 proyek pada April hingga September, dan 12 proyek pada Oktober hingga Desember.
Airlangga juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk isu pengadaan lahan dan perencanaan tata ruang.
Lebih lanjut, Airlangga menyoroti PSN tertentu yang memerlukan perhatian khusus, seperti PSN Jalan Tol Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Antosari–Mengwi yang memerlukan dukungan pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan anggaran sekitar Rp3,9 triliun.
PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak juga membutuhkan percepatan dalam proses pelepasan kawasan hutan dan kompensasi hak ulayat, sedangkan PSN Kawasan Industri Terpadu Batang memerlukan arahan terkait insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk anchor tenant yang akan beroperasi pada Oktober 2024.
Selain itu, rapat internal juga membahas 14 usulan PSN baru dan 2 usulan penyesuaian nomenklatur serta penambahan lingkup program dalam daftar PSN.
Usulan-usulan ini dipertimbangkan berdasarkan kesiapan proyek, pembiayaan swasta, kontribusi terhadap pemerataan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan dari Kementerian terkait. (sp/pr)
