Suarapena.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan mendasar dalam sistem penyediaan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan itu disampaikan menyusul tingginya angka kasus keracunan yang terjadi selama pelaksanaan program tersebut. Charles mendorong BGN meninggalkan sistem dapur tersentralisasi dan mulai menerapkan dapur berbasis sekolah (school-based kitchen).
Berdasarkan data per 2 September 2026, sebanyak 50.059 orang menjadi korban dari 560 kejadian keracunan yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Charles menilai angka tersebut menunjukkan persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG tidak lagi bisa dianggap sebagai kejadian yang bersifat insidental.
“Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam 2 tahun terakhir. Setengah dari kabupaten/kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menurut Charles, pola kejadian yang terus berulang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem penyediaan makanan MBG secara keseluruhan.
Ia menilai dapur berbasis sekolah dapat menjadi salah satu solusi karena mampu memperpendek jarak waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi siswa.
Hal tersebut penting untuk mengurangi risiko kontaminasi bakteri akibat makanan terlalu lama berada pada suhu ruang.
“Karena ini setelah diskusi dengan berbagai ahli keamanan pangan dan ahli gizi, jelas Pak. Setelah 4 jam, ketika makanan dibiarkan di suhu ruang, ada yang namanya critical temperature. Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” kata Charles.
Ia mengingatkan bahwa BGN telah menetapkan makanan MBG harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak.
Karena itu, menurut Charles, pengendalian suhu makanan dan lamanya waktu distribusi menjadi faktor penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri.
Charles juga menilai perubahan sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan pangan.
Dapur berbasis sekolah, kata dia, berpotensi memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar sekolah karena kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari pemasok lokal.
Pasokan tersebut dapat berasal dari pasar, peternak, maupun pelaku usaha pangan yang berada di sekitar wilayah sekolah.
Dengan pola itu, rantai pasok MBG dinilai dapat menjadi lebih pendek sekaligus membuka peluang keterlibatan lebih besar bagi pelaku ekonomi lokal.
Di sisi lain, Charles menyadari perubahan sistem akan berdampak terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah telanjur beroperasi.
Karena itu, ia mengusulkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada pengelola dapur apabila sistem tersebut nantinya dialihkan ke dapur berbasis sekolah.
“Kalau kita mau beralih ke sistem dapur sekolah yang existing, ya diganti, ganti kerugian saja, Pak. Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini (Program MBG) berjalan,” tuturnya.
Charles menilai pemerintah perlu berani mengambil langkah korektif apabila hasil evaluasi menunjukkan sistem yang berjalan saat ini memiliki risiko terhadap keamanan pangan.
Menurut dia, penanganan kasus keracunan tidak cukup dilakukan setiap kali kejadian muncul. Dengan jumlah kasus yang sudah mencapai puluhan ribu korban, pembenahan harus diarahkan pada sistem agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Bagi DPR, keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. (r5/aha)
