Suarapena.com, JAKARTA – Perubahan posisi desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3 sempat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan, perubahan tersebut salah satunya terjadi setelah sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masuk ke dalam DTSEN.
Data baru tersebut pada awalnya belum seluruhnya melalui proses verifikasi dan validasi. Kondisi itu menyebabkan posisi desil sejumlah masyarakat mengalami perubahan cukup signifikan.
Namun, masyarakat tidak perlu langsung khawatir kehilangan bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, perubahan desil tidak serta-merta membuat seseorang dicoret sebagai penerima bansos.
“Sehingga, tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Menurut Gus Ipul, pemerintah kini melakukan konsolidasi serta pemutakhiran data untuk memastikan DTSEN semakin akurat.
“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai koreksi terhadap perubahan desil yang sebelumnya mengalami lonjakan cukup signifikan.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menjelaskan, masyarakat tidak seharusnya mengartikan desil sebagai label kaya atau miskin.
Menurut Andy, desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional.
Penduduk diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok. Kelompok tersebut disebut desil.
“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa,” jelas Andy.
Artinya, seseorang yang berada di desil tertentu tidak dapat langsung disimpulkan memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu.
Posisi desil juga bisa berubah meskipun kondisi ekonomi seseorang relatif tetap.
Hal tersebut terjadi karena desil bersifat relatif terhadap kondisi masyarakat secara nasional.
“Misalnya bencana di Sumatera, sehingga banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Karena kalau direngking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya),” ujar Andy.
DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan. Dengan demikian, dalam satu tahun terdapat empat versi data.
Pada DTSEN Volume 3, perubahan posisi desil menjadi lebih terasa karena adanya tambahan sekitar 12 juta data dari BKKBN.
“12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan,” kata Andy.
Persoalan tersebut kemudian menjadi perhatian publik, terutama karena terjadi bersamaan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
BPS kemudian mengevaluasi perubahan tersebut dan menerbitkan DTSEN Volume 3.1 sebagai versi koreksi.
Andy mengatakan, pemerintah juga langsung menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.
“Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti,” ujarnya.
Andy menegaskan, desil bukan syarat tunggal untuk menentukan seseorang menerima bansos.
Desil digunakan untuk menentukan prioritas ketika jumlah masyarakat yang memenuhi persyaratan lebih banyak dibandingkan jumlah kuota bantuan yang tersedia.
Ia memberikan ilustrasi, jika ada 10 orang yang memenuhi kriteria bantuan tetapi pemerintah hanya memiliki anggaran untuk lima orang, desil dapat digunakan untuk menentukan siapa yang mendapat prioritas.
“Yang berada di desil 1 tentu lebih prioritas daripada mereka di desil 4. Yang di desil 4 lebih prioritas daripada mereka di desil 5. Itu cara memilih prioritas,” kata Andy.
Namun, setiap program bansos memiliki persyaratan yang berbeda.
Sebagai contoh, seseorang yang masuk desil 1 sampai 4 belum tentu otomatis menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Penerima tetap harus memenuhi kriteria lain yang ditetapkan pemerintah.
Andy mencontohkan, status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dapat menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang tidak memenuhi kriteria penerima program tertentu.
Andy juga menepis anggapan bahwa kenaikan desil berarti kondisi ekonomi seseorang otomatis membaik.
Ia mengatakan, perubahan desil merupakan hasil pemeringkatan relatif sehingga tidak dapat langsung disamakan dengan peningkatan kesejahteraan.
“Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
Begitu pula dengan anggapan bahwa bansos seseorang yang tidak lagi diterima otomatis dicabut dan anggarannya dialihkan ke program lain.
“Dan kalau bantuannya hilang, persepsi masyarakat adalah bantuannya dicabut, uangnya dialihkan ke program yang lain. Itu tidak benar,” ujar Andy.
Menurut dia, jumlah bantuan sosial yang disediakan pemerintah tetap tersedia dan bahkan bertambah. Persoalannya, jumlah masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat lebih besar dibandingkan kuota penerima yang tersedia.
“Kenapa ada orang yang memenuhi syarat tapi tidak mendapatkan (bansos), karena kuotanya terbatas,” kata Andy.
Dengan demikian, masyarakat yang mengalami perubahan desil di DTSEN tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa dirinya telah kehilangan hak atas bansos.
Pemerintah masih melakukan pemutakhiran data, sementara keputusan mengenai penerima bantuan tetap mengikuti kriteria masing-masing program dan penetapan pada periode penyaluran. (sp/pr)
